ASARPUA.com – Medan – Anggota DPRD Kota Medan Fauzi menyatakan Fraksi Partai Gerindra menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Persetujuan itu disertai catatan agar Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti rekomendasi DPRD, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masukan fraksi.
Pendapat akhir tersebut disampaikan Fauzi dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026). Gerindra menegaskan pengelolaan APBD harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar serapan anggaran.
Fraksi mengapresiasi Pemko Medan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk enam kali berturut-turut. Namun, WTP dinilai bukan tolok ukur akhir keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
“Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan,” kata Fauzi.
Laporan pertanggungjawaban APBD 2025 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6,32 triliun atau 90,80 persen dari target. Adapun realisasi belanja mencapai Rp5,84 triliun atau 82,56 persen.
Gerindra menilai ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi. Fraksi meminta Pemko Medan meningkatkan PAD melalui digitalisasi pajak, penataan retribusi, dan optimalisasi aset daerah.
Fraksi juga menyoroti SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp592,22 miliar. Nilai tersebut dinilai terlalu besar dan harus menjadi bahan evaluasi.
“SiLPA sebesar Rp592,22 miliar menunjukkan masih ada ruang perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan,” ujar Fauzi.
Menurut Gerindra, tingginya SiLPA mencerminkan masih adanya program yang belum berjalan optimal dan rendahnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Karena itu, Pemko Medan diminta mengevaluasi OPD dengan serapan anggaran rendah, memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta menerapkan evaluasi kinerja berbasis hasil.
Gerindra juga meminta penggunaan SiLPA diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dan membiayai program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Fraksi turut mendorong percepatan penanganan banjir, perbaikan jalan dan drainase, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan UMKM, serta pengawasan internal yang lebih efektif. (Asarpua)
