ASARPUA.com – Medan – Momentum Hari Jadi Kota Medan ke-436 yang diperingati pada 1 Juli 2026 hendaknya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi waktu untuk melakukan refleksi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Zulham Efendi yang menilai pembangunan Kota Medan harus semakin berorientasi pada kebutuhan dan kualitas hidup masyarakat, karena banyak persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Selamat Hari Jadi ke-436 Kota Medan. Ini bukan sekadar momentum untuk merayakan usia kota, tetapi juga saat yang tepat untuk mengevaluasi apa yang sudah dicapai dan apa yang masih harus diperbaiki demi menghadirkan Medan yang benar-benar menjadi kota yang aman, nyaman, maju, dan berkeadilan,” ujarnya Rąbu (01/07/2026)
Zulham menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat yang hingga kini masih menjadi perhatian serius. Maraknya aksi begal, tawuran antarkelompok, geng motor, hingga berbagai bentuk kejahatan jalanan dinilai telah menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat.
“Keamanan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus semakin memperkuat langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum, serta pembinaan generasi muda agar angka kriminalitas dan tawuran dapat ditekan,” tegasnya.
Selain itu, persoalan banjir dan infrastruktur juga masih menjadi keluhan utama warga di berbagai wilayah Kota Medan. Menurutnya, perbaikan sistem drainase, normalisasi sungai, pembangunan jalan lingkungan, hingga pemeliharaan infrastruktur harus menjadi prioritas pembangunan secara berkelanjutan.
“Setiap musim hujan masih banyak kawasan yang tergenang. Ini menunjukkan perlunya penyelesaian yang lebih komprehensif, bukan sekadar penanganan sementara,” katanya.
Di bidang pelayanan publik, Zulham berharap reformasi birokrasi terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, dan bebas dari praktik yang menyulitkan warga.
“Birokrasi harus menjadi pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Digitalisasi pelayanan harus benar-benar dirasakan manfaatnya sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan profesional, ” katanya.
Persoalan kemacetan lalu lintas juga dinilai memerlukan solusi yang lebih terintegrasi. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan membuat mobilitas masyarakat semakin terganggu. (Asarpua)
