ASARPUA.com – Medan – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan melontarkan kritik tajam terhadap sistem kesehatan di Kota Medan yang dinilai masih belum optimal dan perlu perbaikan menyeluruh.
Kritik tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (06/04/2026), terkait jawaban fraksi atas tanggapan kepala daerah terhadap Ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan.
Rapat digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1, dan dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, Zulkarnaen SKM, dan Hadi Suhendra.
Turut hadir Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan.
Pandangan FPSI disampaikan oleh juru bicara fraksi, Hendri John Hutagalung, dalam agenda jawaban fraksi terhadap tanggapan kepala daerah atas ranperda tersebut.
FPSI menilai tanggapan kepala daerah masih bersifat umum dan belum menjawab persoalan mendasar dalam sistem kesehatan di Kota Medan.
“Tanggapan kepala daerah masih bersifat umum dan belum menyentuh persoalan utama dalam sistem kesehatan,” ujar Hendri John Hutagalung.
FPSI menegaskan bahwa perubahan perda ini merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan. Salah satu sorotan utama adalah masih banyaknya warga Medan yang memilih berobat ke luar negeri, khususnya ke Malaysia.
“Fenomena warga berobat ke luar negeri menunjukkan masih adanya persoalan dalam kualitas layanan kesehatan kita,” tegasnya.
Selain itu, FPSI juga menyoroti dugaan praktik pelayanan kesehatan yang tidak ditindak secara hukum serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait.
FPSI turut menilai masih terjadi perbedaan pelayanan terhadap pasien BPJS, UHC, dan pasien umum di sejumlah fasilitas kesehatan.
Untuk itu, PSI mendorong Pemerintah Kota Medan membangun sistem pengaduan yang terintegrasi serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Selain itu, kebutuhan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian, termasuk pengadaan ambulans di setiap puskesmas serta pembangunan puskesmas pembantu yang belum terealisasi. (Asarpua)
