ASARPUA.com – Labuhanbatu – Massa dari Satuan Pelajar dan Mahasiswa Ikatan Pemuda Karya (Sapma IPK) Labuhanbatu Utara (Labura) menggeruduk Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Labuhanbatu, di Jalan Abdul Azis, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (13/07/2026).
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para pendemo menuding PT JSS tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan diduga kuat telah memperjualbelikan lahan seluas 545 hektar di Desa Sukarame Baru.
“Kita mendesak BPN/ATR agar meninjau keberadaan PT JSS karena diduga tidak memiliki HGU dan melakukan pengawasan terhadap lahan yang diduga diperjualbelikan kepada masyarakat yang melibatkan oknum Camat dan Kepala Desa,” ujar Khairul Hartami Hasibuan SH, Ketua Sapma IPK Labura.
Menurutnya, BPN sebaiknya dapat memberikan informasi secara transparan terhadap legalitas HGU yang digunakan PT JSS, karena hingga kini perusahaan tersebut diduga kuat tidak memiliki HGU atas lahan dimaksud.
“Kami menduga PT JSS sama sekali tidak memegang HGU, dan hanya memiliki IUP-B. Padahal sebelum PT JSS beroperasi, sudah ada Surat Keputusan (SK) Dirjen Agraria dan Transmigrasi Nomor: SK.31/HGU/66, yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 1966. Kami mendesak hal ini agar menjadi perhatian,” sebutnya.
Khairul juga menyayangkan PT JSS yang telah melakukan pelepasan atas tanah itu dengan memperjualbelikan kepada masyarakat. Ironisnya, proses jual beli yang dinilai tidak sah secara hukum tersebut, telah diterbitkan dengan turut ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat.
Ia kembali menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dalam persoalan itu, dan akan terus melakukan pengawasan serta akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar lagi.
“Kami akan terus kawal persoalan ini, dan akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi,” tegasnya.
Dalam orasinya, pendemo juga menduga PT JSS telah melakukan perjanjian pelepasan hak dengan ganti rugi kepada pihak berinisial WS dan AR untuk kemudian menjual tanah kepada masyarakat yang melibatkan oknum Camat dan Kepala Desa.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa meminta Kepala BPN Labuhanbatu menemui mereka secara langsung. Namun, pihak BPN hanya mengutus dua pegawai perempuan untuk menemui pengunjuk rasa.
Melalui stafnya, Johanna, BPN Labuhanbatu menyampaikan bahwa Kepala BPN bersama sejumlah pejabat sedang mengikuti rapat pimpinan di Kantor Wilayah ATR/BPN Sumatera Utara (Sumut) di Medan dan bersedia menerima perwakilan massa pada Selasa (14/07/2026) esok.
Dia juga menyampaikan, adanya pesan singkat dari Kepala BPN, bahwa hingga saat ini PT JSS belum pernah mengajukan permohonan penerbitan HGU ke BPN Labuhanbatu. (Asarpua)
Reporter: Martin Tarigan
