ASARPUA.com – Aceh – Upaya pemulihan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah wilayah telah mencatat kemajuan rehabilitasi lahan sehingga sebagian petani mulai kembali mengelola sawah mereka. Meski demikian, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemulihan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan penghidupan masyarakat dan ketahanan pangan di daerah terdampak.
Berdasarkan data pemulihan per 22 Juni 2026, rehabilitasi sawah terdampak di sejumlah wilayah terus berjalan. Sumatera Barat mencatat capaian tertinggi dengan progres rehabilitasi mencapai 97,56 persen, sementara Sumatera Utara telah mencapai 58,88 persen. Di Aceh, rehabilitasi lahan mencapai sekitar 47 persen atau 14.799 hektare dari total lahan terdampak seluas 31.464 hektare.
Menurut Tito, besarnya kerusakan lahan sawah membuat percepatan rehabilitasi menjadi sangat penting agar petani dapat segera kembali berproduksi dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih lebih cepat.
“Pak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) minta tolong kepada saya agar kepala dinas pertanian betul-betul memanfaatkan anggaran yang telah disalurkan Kementerian Pertanian,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (09/06/2026).
Kementerian Pertanian telah menyalurkan anggaran rehabilitasi lahan pertanian sebesar Rp877,126 miliar. Dukungan tersebut diperkuat dengan tambahan anggaran yang disiapkan pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan lahan pertanian di wilayah terdampak.
Tito mengapresiasi daerah yang telah menunjukkan percepatan rehabilitasi, namun meminta daerah yang masih menghadapi kendala administratif agar menyederhanakan proses tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.
“Ada daerah yang sudah jalan. Ada juga yang lambat karena masih studi. Bagus untuk akuntabilitas, tetapi tolong agak cepat karena para petani menginginkan cepat. Kami juga sudah dorong anggarannya,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah pusat bersama Kementerian Pertanian telah menyiapkan dukungan anggaran dan skema pemulihan yang memadai sehingga pelaksanaan di lapangan diharapkan dapat bergerak lebih cepat.
“Pak Menteri Pertanian sudah menyalurkan lebih dari Rp800 miliar dan sekarang mendapat tambahan Rp2,6 triliun. Jadi persoalan persawahan sebetulnya tidak menjadi masalah apabila pelaksanaannya bisa lebih cepat,” pungkas Tito. (Asarpua/rel)
