ASARPUA.com – Hilisalo’o – Pasca terjadinya bencana tanah longsor satu minggu lalu yang membuat ruas jalan di kampung Madula Siambu Desa Hilisalo’o Kecamatan Sitolu Ori ini amblas kedasar sungai hingga kedalaman capai lima meter, aktivitas lalulintas masih saja terganggu di daerah itu hingga kini.
Longsornya jalan hingga amblas kemudian mempengaruhi badan jembatan nyaris roboh diduga diakibatkan oleh patahan dan kondisi tanah bergerak di bagian dasar yang berdekatan dengan daerah aliran sungai tersebut.
kondisi parah tersebut membuat status jalan dan jembatan di titik ini tidak layak lagi dilalui untuk kendaraan roda empat yang bermuatan berat.
Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas PUPR kini mulai menanganinya dengan membuka jalan dan jembatan darurat sebagai penyeberangan alternatif di lokasi.
“Penanganan darurat dilakukan untuk menjamin kelancaran aktivitas lalulintas termasuk kegiatan ekonomi warga yang capai ratusan jiwa melintasi daerah ini setiap har.” Ucap Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara ketika meninjau lokasi tanah longsor di Hilisalo’o Senin (03/02/2020).
Lanjutnya, penangana jalan dan jembatan secara permanen akan dilakukan melalui P-APBD tahun ini, namun pengalihan arus lalulintas melalui jalan dan jembatan darurat dapat dilakukan hari jumat mendatang.
“Mencegah korban jiwa, Pemerintah Kabupaten Nias Utara berencana menutup total pemakaian jembatan utama yang telah retak dan berdekatan dengan jalan amblas ini karena kurang layak dilintasi apalagi dengan kendaraan bermuatan berat,” ujar Ingati.
Gerak cepat pemerintah ini mendapat apresiasi dari warga setempat, namun mereka meminta agar penanganan yang dilakukan tidak setengah setengah.
“Kami berharap Pemkab Nias Utara menangani jalan longsor bersama jembatan ini tidak setengah setengah karena hal itu akan memperlambat kenyamanan bagi pengguna jalan nantinya,” pinta Yanuardin Zega warga setempat.
Melalui upaya penanganan segera oleh pemerintah, kawasan longsor di kampung Madula Siambu Desa Hilisalo’o diyakini sebagai pertanda perhatian serius pemerintah yang nantinya akan menjadi skala prioritas di muatan penyusunan program dan kebijakan daerah pembangunannya secara permanen. (as-ate)