ASARPUA.COM – Medan – Empat Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung belajar ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan tentang bagaimana Implementasi Sistem e – Planning dan e- Budgeting. Langkah ini dilakukan keempat Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel.
Demikian terungkap saat Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, menerima kunjungan kerja empat Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, diantaranya Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu dan Kota Bandar Lampung di Ruang Rapat III, Kantor Walikota Medan, Kamis (13/08/2018).
Hadir Wakil Bupati Pringsewu, Dr H Fauzi, SE Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Ir Fredy S, Sekda Kabupaten Tanggamus, Andi Wijaya, Sekda Kota Bandar Lampung, Drs Badri Tamam dan Sekda Kabupaten Pringsewu, Drs A.Budiman.
Mewakili Rombongan, Wakil Bupati Pringsewu, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Medan untuk mempelajari implementasi sistem e – Planning dan e – Budgeting. Hal ini sesuai dengan rekomendasi KPK kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk menerapkan Sistem Pemerintahan yang Efesien, Tranparan dan Akuntabel.
Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution dalam sambutannya mengucapkan selamat datang ke Kota Medan. “Dalam mengimplementasikan sistem e – Planning dan e – Budgeting, Pemko Medan, memulai dari Rembuk Warga, dimana aspirasi warga direkam dan di input ke dalam sistem. Selanjutnya hasil rembuk warga tersebut dibawa ke Musrenbang Kecamatan dan hasilnya kembali di input. Kemudian keseluruhannya dipaparkan di Musrenbang Kota Medan,” jelasnya.
Wakil Walikota berharap sistem e-planning dan e – Budgeting yang telah diterapkan Pemko Medan ini dapat terus dipergunakan, dikembangkan, dan disempurnakan guna membantu semua pihak dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan terukur sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan di kabupaten/kota masing-masing. (as-01 )