ASARPUA.com – Medan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dari Komisi D mengkritisi program bedah rumah yang dikelola oleh Dinas Penataan Kawasan Pemukiman Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.

Kritisi dilakukan karena menurut pengamatan Komisi D DPRD Kota Medan bahwa program bedah rumah tersebut belum tersosialisasi dengan baik dan  juga pelaksanaannya sampai sejauh ini belum tepat sasaran bagi keluarga penerimanya.

“Alokasi anggaran yang ada di Dinas PKP2R untuk bedah rumah menghabiskan dana sampai puluhan miliar rupiah tepatnya Rp 16,9 miliar. Namun, semuanya itu belum bisa tersosialisasi dengan baik,” ucap anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Hendra DS saat kunjungan kerja ke Dinas PKP2R Kota Medan di Jalan AH Nasution, kemarin.

Hendra DS mengatakan, banyak rumah yang tidak layak huni di Kota Medan khususnya di daerah perbatasan dan belum tersentuh sampai saat ini. Namun anehnya, program bedah rumah itu bisa didapat/diterima oleh orang yang mampu artinya tidak tepat sasaran bahkan terkadang hanya dinikmati oleh saudara-saudara atau keluarga dari oknum kepling, lurah dan camat.

“Jangan hanya saudara dari para lurah, camat dan kepling yang dapat menikmati program bedah rumah ini,” sindirnya.

Selain Hendra DS, Anggota Komisi D DPRD Medan lainnya seperti, Maruli Tua Tarigan juga menilai program tersebut tidak terealisasi dengan baik. Untuk itulah para anggota dewan tersebut menekankan agar ke depan program bedah rumah ini harus transparan dan tersosialisasi dengan baik kepada warga sehingga bisa benar-benar tepat sasaran.

“Banyak masyarakat yang membutuhkan program tersebut, jangan hanya karena birokrasi membuat rakyat tidak bisa menikmati program tersebut,” tandasnya. (as-01)