ASARPUA.com – Tanah Karo – Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (GTPP Covid-19) Kabupaten Karo ditengarai lamban dan ada dugan sedikit melenceng dalam menangani penyelesaian permasalahan pandemi Covid-19.
Untuk mencari akar permasalahannya DPRD Kabupaten Karo mengadakan rapat kerja dengan GTPP Covid -19 Kabupaten Karo di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karo Jalan Jamin Gainting Kabanjahe, Rabu (10/06/2020).
Menurut sumber Asarpua.com dari lingkungan DPRD Kabupaten Karo yang mohon jati dirinya tidak dipublikasikan menyebutkan bahwa dalam rapat kerja tersebut terungkap usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk memaksimalkan pengawasan lembaga terhadap kinerja GTPP Covid- 19 Kabupaten Karo.
“Anggaran untuk GTPP Covid-19 Kabupaten Karo sudah sangat besar, mencapai miliaran rupiah tetapi kita melihat kinerjanya masih kurang maksimal. Kemana dana puluhan miliar rupiah itu dipergunakan. “Kita tidak mau dana kemanusiaan itu habis menguap entah kemana tak jelas peruntukannya,” beber sumber itu.
Begitu juga ceeita terkait Posko Chek Point pada pintu masuk Kabupaten Karo, kadang ada penjagaan kadang tidak. Bagaimana ini tidak ada keseriusan dari Pemkab Karo dalam hal ini GTPP Covid-19 Kabupaten Karo,” ungkapnya.
Dikatakannya pula, pada Pusat Pusat Kabanjahe dan Berastagi tidak ada pengawasan dari pihak-pihak terkait untuk membatasi kerumunan massa. Apalagi di Pasar Berastagi terlihat kerumunan masyarakat menyerbu pakaian bekas para pedagang di seputaran terminal Berastagi.
“Hal ini tentu dapat memicu penyebaran Virus Corona. Kita juga sudah berada pada posisi zona Merah,” urai sumber itu tanka mampu menyimpan kekesalannya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo, Sadarta Bukit SE MSi yang dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya membenarkan adanya usulan sejumlah anggota dewan terkait pembentukan Pansus Covid-19 DPRD Karo.
“Benar, ada beberapa anggota DPRD Karo yang mengusulkan pembentukan Pansus Covid-19. Tapi masih sebatas usulan. Tentunya usulan tersebut masih harus dirembukkan di tingkat fraksi masing-masing. Belum tentu nantinya pembentukan itu lolos ditingkat fraksi,” kata Sadarta Bukit. (asarpua)
Penulis: Johni Sembiring