Umum

BPSDM Sumut Raih Peringkat Keempat Nasional, Sumut Corpu Jangkau 36.946 Peserta

0
×

BPSDM Sumut Raih Peringkat Keempat Nasional, Sumut Corpu Jangkau 36.946 Peserta

Sebarkan artikel ini

ASARPUA.com – MEDAN — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara memperluas akses pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui Sumut Corporate University (Sumut Corpu). Hingga triwulan III 2026, program tersebut telah menjangkau 36.946 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, hingga instansi vertikal.

Di tengah upaya memperluas budaya belajar aparatur, BPSDM Sumut juga mencatat prestasi di tingkat nasional. Lembaga tersebut meraih peringkat keempat sebagai Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terbaik, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Capaian itu menunjukkan perkembangan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN di Sumatera Utara. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan proses pembelajaran memberikan dampak langsung terhadap kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari total 36.946 peserta Sumut Corpu, sebanyak 4.854 orang mengikuti pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional. Sementara itu, 32.092 peserta lainnya mengikuti pengembangan kompetensi teknis.

Pembelajaran diselenggarakan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pelatihan klasikal, webinar, pembelajaran daring, hingga kolaborasi antarinstansi. Model tersebut dikembangkan untuk memperluas jangkauan pembelajaran sekaligus menyesuaikan metode pelatihan dengan kebutuhan aparatur.

Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Dr. Agustinus Panjaitan, S.SiT., M.T., mengatakan pengembangan kompetensi ASN harus berorientasi pada kebutuhan organisasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Agustinus, keberhasilan pelatihan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya peserta atau jumlah kegiatan yang diselenggarakan. Lebih penting dari itu, pembelajaran harus menghasilkan perubahan perilaku kerja, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, serta akuntabel.

Integrasikan Pembelajaran dan Manajemen Talenta

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPSDM Sumut memperkuat ekosistem Sumut Corpu dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem manajemen talenta ASN. Melalui pendekatan ini, pengembangan kompetensi diarahkan agar sejalan dengan kebutuhan organisasi dan potensi setiap aparatur.

Integrasi tersebut diharapkan dapat menghubungkan proses pembelajaran dengan pengembangan karier, peningkatan kinerja, hingga penyiapan talenta untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.

Perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur dilakukan melalui Human Capital Development Plan (HCDP). Dokumen ini menjadi peta jalan untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi organisasi dan menentukan arah pengembangan aparatur.

Selanjutnya, kebutuhan tersebut diterjemahkan melalui Individual Development Plan (IDP). Dengan perencanaan individual ini, setiap ASN diharapkan memiliki arah peningkatan kapasitas yang lebih jelas sesuai tugas, tanggung jawab, dan kebutuhan organisasi.

BPSDM juga mendorong perubahan pendekatan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Tanggung jawab pengembangan kompetensi tidak lagi hanya dibebankan kepada lembaga pelatihan, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah.

Setiap OPD didorong mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pegawai, menyediakan ruang berbagi pengetahuan, serta memastikan hasil pembelajaran diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam ekosistem tersebut, BPSDM berperan sebagai penggerak, fasilitator, dan penjamin mutu pembelajaran.

Perluas Akses Melalui Platform Digital

Penguatan Sumut Corpu juga dilakukan melalui pengembangan Learning Hub Sumut Berkah. Platform berbasis Learning Management System (LMS) tersebut dirancang untuk memberikan akses pembelajaran kepada ASN lintas instansi dan wilayah.

Materi pembelajaran mencakup sejumlah isu strategis pemerintahan, seperti pelayanan publik, integritas, pengadaan barang dan jasa, pengentasan kemiskinan, manajemen bencana, serta pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Selain pembelajaran digital, BPSDM Sumut mengembangkan kolaborasi melalui Pelatihan Kantor Sendiri, pendampingan, dan fasilitasi penjaminan mutu pelatihan.

Bersama OPD dan pemerintah kabupaten/kota, kerja sama tersebut telah dilaksanakan dalam 21 kegiatan dengan melibatkan 2.364 peserta. Bidang yang menjadi fokus antara lain pengawasan, pelayanan publik, perlindungan perempuan dan anak, serta pengadaan barang dan jasa.

Keterlibatan instansi vertikal turut memperluas jaringan pembelajaran. Melalui sinergi tersebut, instansi pemerintah dapat saling berbagi pengetahuan, memanfaatkan narasumber, dan mengoptimalkan sumber daya pelatihan.

Kolaborasi ini sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebutuhan pengembangan kompetensi dengan kebijakan nasional.

Siapkan ASN Menghadapi Transformasi Digital

Ke depan, BPSDM Sumut akan memperkuat pengembangan kompetensi melalui pelatihan ASN digital. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi guna mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Transformasi digital pemerintahan menuntut ASN tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga menyesuaikan pola kerja dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Karena itu, peningkatan kompetensi digital menjadi salah satu aspek penting dalam membangun birokrasi yang lebih efisien dan responsif.

Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya BPSDM Sumut membangun budaya belajar yang berkelanjutan. Melalui Sumut Corpu, pembelajaran diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga mendorong perubahan kinerja organisasi.

Semangat “Learn, Lead, Transform” menjadi landasan pengembangan ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, dan kolaboratif. Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan kompetensi aparatur diharapkan dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.