Bantuan JPS Sudah Disalurkan, Pemprovsu Beri Piagam ke Pemkab/Kota 

77
Sekdaprovsu R Sabrina saat memimpin rapat evaluasi penyaluran JPS dengan para Sekda kabupaten/kota se-Sumut secara virtual di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Sumut, Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Rabu (24/06/2020). (Foto. ASARPUA.com/humpes

ASARPUA.com – Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah menyalurkan seluruh bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) ke seluruh kabupaten/kota di Sumut. Kuantitas dan kualitas sembako yang dibagikan juga sudah sesuai dengan kontrak dengan penyedia barang.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut (Gunsu) Edy Rahmayadi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) R Sabrina saat memimpin rapat evaluasi penyaluran JPS dengan para Sekda kabupaten/kota se-Sumut secara virtual di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Sumut, Jalan Sudirman Medan, Rabu (24/06/2020).

Mengenai masyarakat yang belum mendapat bantuan dari Pemprovsu, Sabrina mengatakan, akan mendapat bantuan yang bersumber dari luar Pemprovsu, seperti bantuan dari pemerintah pusat, pemkab/pemko maupun dari dana desa.

Namun Sekda mengharapkan agar masyarakat yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahtearan Sosial (DTKS) juga aktif melapor kepada pemerintah di tingkat bawah seperti desa atau kelurahan. Karena memang data masyarakat prasejahtera yang baru akibat terdampak Covid-19 saat ini belum semuanya diperbarui.

Sebagai informasi, DTKS yang ada di Sumut sebanyak 1.321.426 kepala keluarga (KK). Sekdaprov Sumut mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah memvalidasi DTKS tersebut. BPKP telah menguji data penerima yang benar-benar layak sehingga data yang ditemukan sebanyak 1.075.054 KK.

Untuk itu, Sekda mengharapkan agar selanjutnya kabupaten/kota menjadikan data BPKP tersebut sebagai acuan untuk penyaluran bantuan lainnya. BPKP telah melakukan uji clearance, sehingga DTKS awal itu ada yang ganda dan ada penerima yang tidak tepat sasaran.

“Untuk itu kita harapkan agar pemkab/pemko menyampaikan validasi data masyarakat yang terdampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 (data masyarakat prasejahtera baru),” ujar Sabrina.

Sebagai informasi, Pemprovsu menyalurkan bantuan kepada pamerintah kabupaten/kota dalam 2 bentuk, yakni paket sembako dan dana BLT. Tercatat ada 20 daerah yang menerima bantuan dalam bentuk paket sembako dan 13 daerah yang menerima dana BLT.

Sebanyak 20 kabupaten penerima paket sembako telah 100% menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Sementara untuk kabupaten/kota yang menerima dana BLT, realisasinya masih 72,26 % disalurkan kepada masyarakat. Masih ada kabupaten/kota yang belum 100% mendistribusikan bantuannya kepada masyarakat. Untuk itu Sekdaprovsu berharap agar daerah yang belum selesai mendistribusikan bantuannya agar segera diselesaikan. Imbalannya Pemprovsu memberikan piagam penghargaan kepada Pemkab/kota yang telah menyalurkan bantuan JPS.

Menurut Sabrina, kabupaten/kota yang belum selesai menyalurkan bantuan tersebut lantaran ada proses yang masih berjalan di lapangan. Misalnya ada kabupaten yang mendahulukan penyaluran bantuan pemerintah pusat, baru kemudian dilanjutkan dengan bantuan Pemprov Sumut.

Mengenai bantuan JPS tahap kedua, Sabrina menyampaikan bantuan akan diberikan dengan melihat perkembangan yang ada. “Kita lihat nanti bagaimana kondisi Covid-19, supaya jelas pengalokasian uang itu kemana. Tentu kita harapkan tetap ada bantuan ini, namun jumlahnya bergantung dengan perkembangan yang ada, apalagi kita mau new normal,” ujar Sabrina. (asarpua-01)