ASARPUA.com – Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi sampaikan LKPj pada Sidang Paripurna DPRD Sumut agenda Penyampaian Laporan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam penggunan APBD 2019, di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (17/06/2020).
Pada pidatonya, Gubsu menyampaikan bahwa saat ini kondisi negara, khususnya Sumut mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan wabah Covid-19 yang tengah melanda dunia, mengubah tatanan kehidupan masyarakat hingga banyak menyebabkan kesulitan seiring lumpuhnya sejumlah sendi perekonomian dari segala bidang.
“Saya menyimak satu persatu apa yang disampaikan. Inilah pekerjaan kita. Saya berharap kedepan kita bersama. Tidak hanya eksekutif, tetapi legislatif juga bertanggungjawab,” ujar Gubernur dihadapan para Anggota DPRD Sumut.
Masa mendatang terutama di tahun ini, Gubsu memprediksi kondisi akan lebih sulit, dimana pada saat lalu pertumbuhan ekonomi di Sumut mencapai 5,22 persen. Sedangkan untuk sekarang, diharapkan bisa naik setidaknya hingga 3 persen.
“Tetapi pakar ekonomi kita hanya menjamin sampai akhir tahun hanya 2,55 persen. Jika pertumbuhan ekonomi kita 5,22 persen dan Upah Minimum Regional (UMR) kita Rp2,3 Juta, maka penentuan upah berikutnya kemungkinan bisa menurun,” kata Edy.
Jika penurunan upah tersebut sampai terjadi, kata Edy, maka pada 2021 mendatang dirinya membayangkan untuk harga barang pokok atau sembako seperti beras, minyak, sayur dan lainnya perlu dilakukan intervensi, agar menurunnya pendapatan masyarakat diikuti menurunnya harga.
“Saya sampaikan ini, karena dampak Covid-19 berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi. Mari kita bersama, saya tak sanggup bekerja sendiri. Ada 14 dapil kita, semua harus berbuat nyata untuk rakyat,” tambah Gubsu sampaikan LKPj.
Selain itu, dirinya juga mengungkapkan rencana penerapan skema kelaziman baru (new normal) masih pada tahap persiapan. Selanjutnya usulan tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, terkait pemberlakuannya per 1 Juli 2020. Karenanya diharapkan semua warga tetap menaati protokol kesehatan.
Mencapai indikator kinerja yang baik
Sementara dari laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Sumut, disampaikan bahwa berdasarkan hasil uji petik di lapangan untuk APBD 2019, sebagian telah mencapai indikator kinerja yang baik. Namun masih ada yang perlu dimaksimalkan pada tahun ini, agar sesuai dengan target RPJMD 2018-2023. Karenanya kepada Gubsu diharapkan melakukan evaluasi untuk beberapa poin kinerja jajaran Pemprovsu.
“Dapat disimpulkan bahwa rekomendasi Pansus terhadap LKPj Gubsu Tahun Anggaran 2019 dinilai baik. Dengan catatan, terhadap OPD dilakukan pembinaan untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan visi dan misi Gubsu menjadikan Sumut yang maju, aman dan bermartabat,” kata Ketua Pansus LKPj DPRD Sumut HM Subandi.
Usai mendengar penyampaian laporan tersebut, Paripurna pun dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap LKPj Gubsu Tahun Anggaran 2019. Seluruhnya memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Pemprovsu secara garis besar, terutama perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumut.
Hadir dalam Paripurna tersebut, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting selaku Pemimpin Sidang didampingi pimpinan lainnya. Sementara Gubsu didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) R Sabrina, Asisten Pemum HM Fitriyus, Plt Sekwan Afifi Lubis, Plt Kadis Kominfo Irman Oemar, Plt Kepala BPKAD Ismael Sinaga, Kepala Biro Umum Fadli serta Kepala Biro Otda dan Kerjasama Basarin Tanjung. (asarpua)