Antonius mengatakan, banyaknya pengaduan dari warga terkait menjamurnya bangunan dan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukannya dam bangunan liar, dan dari hasil kunjungan komisi IV serta saat di rapat dengar pendapat (RDP) diketahui semakin terungkap kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi IMB ini.
Untuk itulah, Antonius mendesak kepada Ketua DPRD Kota Medan agar secepatnya membentuk Pansus IMB agar dapat dibahas antar fraksi di DPRD kota Medan.
”Karena banyaknya kebocoran PAD pemko Medan dari IMB, bahkan diperkirakan ratusan miliar yang seharusnya retribusi PAD dari IMB itu masuk ke kas daerah, fakta dilapangan diduga retribusi IMB itu masuk ke kantong oknum-oknum tertentu,” ujar Antonius, Rabu (17/06/2020).
Selama ini, sambung Antonius lagi, Kota Medan adalah salah satu kota terbesar ketiga di Indonesia, tetapi pemasukan dari PAD IMB setiap tahun merosot atau sangat minim.
“Contoh bangunan yang diduga sudah dikondisikan IMB nya, antara lain: Bangunan di Jalan Danau Marsabut, Bangunan di Jalan Merak Jingga, salah satu sekolah swasta di Jalan Brigjen Katamso, salah satu gerai cepat saji yang terletak di Marelan, bagunan gedung dijalan TB Simatupang, bangunan Podomoro Jalan Putri Hijau/Guru Patimpus. Selain itu, banyak juga bangunan rumah toko (ruko) berdiri tidak sesuai dengan peruntukannya,” sebutnya.
Inilah yang mendorong dirinya untuk meminta kepada ketua DPRD kota Medan untuk segera membentuk Pansus IMB, agar segera dapat diketahui apa penyebab maraknya bangunan yang menyalahi aturan dan tidak sesuai IMB serta peruntukannya tersebut.
“Pada Pansus IMB ini nantinya, kita akan buka-bukaan, siapa dalang-dalang atau otak pelaku yang menjadi pemback-up IMB sehingga retribusi IMB minim masuk ke kas Pemko Medan,” tandas Antonius.(asarpua-01)
