ASARPUA.COM – Medan – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendapat penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumut atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, Senin (06/08/2018). Belum lengkapnya pendataan aset yang dilakukan menjadi salah satu penyebab Pemko Medan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal ini terungkap ketika Walikota Medan Dzulmi Eldin diwakili Sekda Kota Medan Syaiful Bahri menerima hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2017 dari Kepala BPK Perwakilan Sumut Vicentia Ambar Wahyuni di Auditorium BPK Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (06/08/2018). Hasil pemeriksaan LKPD juga diberikan kepada Ketua DPRD Kota Medan Jhon Henry Hutagalung diwakili Iswanda Nanda Ramli.
Ditemui usai acara, Sekda Kota Medan mengatakan belum berhasilnya Pemko Medan mendapatkan opini WTP karena masih ada yang harus dilakukan perbaikan terkait masalah aset. Dikatakan Sekda, aset yang dimiliki Pemko Medan sampai saat ini belum terdaftar dengan baik dan lengkap.
Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Sumut Vicentia Ambar Wahyuni mengingatkan, waktu yang dimiliki untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan masih cukup panjang, terutama bagi Pemko Medan terkait masalah aset. “Sekarang masih bulan Agustus, untuk mencapai bulan Februari dan Maret tahun depan masih sangat panjang. Akan tetapi jika tindak lanjut baru dilakukan ketika kami (BPK) masuk melakukan pemeriksaan pada Januari tahun depan, waktunya sangat mepet karena masalah aset meliputi satuan kerja (satker) dan BPP2 yang ada di kelurahan di seluruh Kota Medan,” pesan Ambar.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli, mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sumut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Pemko Medan. Dengan pemeriksaan yang dilakukan itu, diharapkannya pengelolaan keuangan Pemko Medan akan menjadi lebih baik lagi setiap tahunnya. (as-01)