ASARPUA.COM – Medan – Pejabat Gubernur Sumatera Utara (Pj. Gubsu) Drs Eko Subowo, MBA mengatakan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah modal penting untuk mewujudkan clean government atau tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Saya berharap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut selaku pembina SPIP dan kapabilitas APIP, bisa membantu mempercepat perbaikan manajemen pemerintahan daerah (Pemda) Sumut, sehingga target mencapai level 3 bisa terwujud,” ujar Eko saat menerima rombongan BPKP Sumut, di Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Medan, Kamis (02/08/2018/).
Eko mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maturitas SPIP dan kapabilitas APIP telah ditetapkan sebagai target nasional harus mencapai level 3 pada tahun 2019. “Saya yakin Sumut bisa mencapai target tersebut, selama kita berkomitmen kuat dan kerja sama yang baik antara Inspektorat daerah dan BPKP,” katanya.
Eko mengapresiasi Kepala BPKP Sumut Sihar Panjaitan beserta rombongan atas penyerahan laporan semester pertanggungjawaban program dan aktivitas BPKP Sumut. “Saya mengucapkan terima kasih atas usaha-usaha yang telah dilakukan BPKP demi mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan ini saya terima dan akan saya pelajari. Apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, yang perlu dipertahankan, semua segera kita tindak lanjuti,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Sumut Sihar Panjaitan menyampaikan bahwa BPKP Sumut selalu berkomitmen mendukung dan mengajak seluruh Pemda di Sumut mewujudkan Good dan Clean Government. “Kami selalu mensosialisasikan agar seluruh Pemda di Sumut meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dari 34 Pemda (33 kabupaten/kota, 1 provinsi), hanya 14, yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelas Sihar.
Selanjutnya Sihar menyerahkan laporan semester aktivitas BPKP. Laporan tersebut, berisi hasil pengawasan BPKP selama enam bulan terkait akuntabilitas dan kualitas proyek-proyek pembangunan di Sumut. Termasuk diantaranya pengawasan terhadap percepatan pelaksaan Proyek Strategis Nasional (PSN), penilaian kapabilitas APIP, pelaksanaan SPIP, pengawasan pengelolaan dana desa dan lainnya. (as-01)