ASARPUA.com – Tanah Karo – Dewan pakar dan profesor dari Ikatan Cendikiawan Karo Sumatera Utara (ICKSU) kembali gelar diskusi dengan Pemkab Karo terkait wacana pembangunan Tol Medan-Berastagi, di Aula Kantor Bupati, Jalan Letjen Djamin Ginting, Kabanjahe, Kamis (29/08/2019).
Turut hadir mendampingi Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, Wakil Bupati Cory S Sebayang, Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi, Plt Kepala Dinas PUPR Paksa Tarigan dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se jajaran Pemkab Karo.
Sementara Ketua ICKSU, Dr Ir Budi Derita Sinulingga, MSi, dan rombongan seperti Guru Besar USU, Prof Dr, Ir Sukaria Sinulingga, M.Eng, DR Sumbul Sembiring Depari MSc, Prof Dr Ir Meneth Ginting, MADE, Prof, Dr, Paham Ginting, SE, MS dan Humas Jhon Modal Pencawan.
Dr, Ir Budi Sinulingga, MSi menilai dengan ditetapkannya kawasan Danau Toba menjadi kawasan strategis parawisata nasional, maka Sumatera Utara berpotensi berkembang cepat dari segi pariwisata.
“Sayang sekali program pemerintah tentang infrastruktur seperti yang diatur dalam Perpres No 117 Tahun 2015 hanya menetapkan akses cepat ke kawasan Selatan Danau Toba yaitu, jalan tol dan jalan kereta api ke Parapat, serta Bandara Silangit dan Bandara Sibisa,” kecamnya.
“Sedangkan ke kawasan Utara Danau Toba sama sekali tidak ada akses cepat. Akses utama ke kawasan Utara Danau Toba yaitu Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun (bagian atas) dan Pakpak Bharat, juga akses utama ke wilayah Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Tengah adalah jalan Medan – Berastagi.
“Karena itulah, ICK selama ini selalu menyuarakan agar pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangannya seperti pembangunan tol/jembatan layang” katanya.
Menyikapi kabar terakhir, bahwa Kementerian PUPR, belum mengakomodir usulan pembangunan tol Medan – Berastagi sungguh sangat mengecewakan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) Sumatera Utara yang sudah melewati tahapan kelayakan studi yang dibuat oleh pakar ICK.
“Pada prinsipnya, ICK tetap berpendapat mendesaknya pembangunan tol Medan – Berastagi, target ICK, rencana jalan tol masuk dalam RPJMNAS 2019 – 2024. Ini sangat penting sekali, agar nantinya tidak menghambat calon investor yang berminat, jika sekiranya anggaran tersebut belum bisa ditampung di APBN,” jelasnya.
Prof Sukaria Sinulingga selaku dewan pakar ICK yang pernah menjabat sebagai Wakil Rektor IV USU periode 2005 – 2010 menambahkan, bahwa perlunya Bupati Karo membuka kran komunikasi dengan sejumlah kabupaten tetangga, termasuk dari sejumlah kabupaten dari Aceh.
“Bupati agar berkomunikasi dengan sejumlah kepala daerah lainnya, agar menyatukan komitmen dan persepsi untuk mengusulkan kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR,” ujarnya seraya menambahkan pemikiran-pemikian ICK telah terangkum dalam sebuah buku berjudul “Pembangunan Karo, Perspektif Ikatan Cendekiawan Karo Sumut” yang berisi berbagai pemikiran para cendekiawan.
Sementara Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH mengaku tetap akan memperjuangkan pembangunan tol Medan – Berastagi. ” Sekarang Pemkab Karo sudah melayangkan surat kepada sejumlah kepala daerah tetangga termasuk dari Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Aceh Tengah. Suratnya sudah kita layangkan,” ucapnya.
Pada pertemuan itu, juga dilakukan dialog dengan sejumlah kepala OPD dan kalangan insan pers. Beragam masukan, harapan dan saran dari audensi disampaikan terkait pentingnya pembangunan tol.
Robert Tarigan, SH salah seorang jurnalis mengungkapkan, bahwa pentingnya pembangunan tol Medan – Berastagi untuk meningkatkan daya saing bagian Utara Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Mengingat seringnya macat parah akibat longsor maupun mobil-mobil berbadan besar yang sering terguling/rusak di tengah jalan. Padatnya volume kendaraan baik siang maupun malam hari dititik lokasi rawan macat, seperti Simpang Selayang, Lau Cih (Hairos), Pancurbatu, Sembahe, Sibolangit (Hillpark), Bandar Baru, Doulu, Tugu Jeruk Tongkeh, Hotel Micki Holidai Resort, Bukit Kubu dan Berastagi sangat merugikan masyarakat, ungkapnya.</
“Kemacetan di titik-titik lokasi tersebut tidak akan pernah berkurang kecuali semakin parah kedepannya, sehingga kebutuhan tol semakin urgen direalisasikan. Pembangunan tol ini mutlak dibutuhkan mengatasi kerugian akibat ditimbulkan kemacetan,” kecamnya.
“Seharusnya Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edy Rahmayadi progresif memperjuangkannya. Gubsu dan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah harus kompak menggedor Kementerian PUPR dan juga Presiden Jokowi, karena jalan Medan – Berastagi interkoneksi 11 kabupaten Sumut dan Aceh,” tegasnya.
Robert Tarigan mengaku berdasarkan diskusinya dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasioanl (BBPJN) II Medan Selamet Rasidi Simanjuntak, terungkap bahwa Pembangunan jalan tol secara ekonomi, dibutuhkan 100 milyar per kilometer (Km) dengan dua lajur dua arah, komposisi 14 meter satu arah, seperti Jalan tol Medan – Tebingtinggi, dua lajur kiri dua lajur kanan.
Anggaran yang dibutuhkan dengan nilai investasi sekitar Rp 100 milyar per km dengan catatan kontur tanah yang datar. “Tapi kalau untuk daerah pegunungan atau perbukitan seperti jalan Medan –Berastagi, dibutuhkan Rp200–225 milyar per km, dengan asumsi keseluruhannya dibutuhkan Rp 8 – 10 trilyun, belum termasuk pembebasan lahan warga yang terdampak,” papar Robert Tarigan.
Selamet Rasidy Simanjuntak, menjelaskan, tol Medan – Berastagi bukan ditolak, tapi mengingat keterbatasan APBN, maka untuk saat ini belum bisa direalisasikan.
Mengutip keterangan Kepala BBPJN. Artinya, tambah Robert Tarigan, tol Medan-Berastagi tetap berpotensi dibangun pemerintah ataupun investor, tinggal menunggu waktu, tentunya dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (as-joh)