ASARPUA.com – Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi diwakili Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Sumatera Utara (Pemprovsu), Agus Tripriyono, menekankan kalau Sumut harus mengantisipasi isu yang menghalangi ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa.
Hal itu disampaikan Agus Tripriyono dalam kata sambutan Gubsu saat membuka acara Workshop Road To May Day 2019, di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (28/03/2019).
Dalam acara yang bertemakan Sawit Indonesia Ramah Anak ini, Gubernur Sumut menyebutkan ada tiga persyaratan tambahan untuk sawit yang bisa masuk ke Uni Eropa selain dari kualitas, yaitu kerusakan lingkungan, isu perburuhan dan isu pekerja anak.
“Selama ini banyak negara di dunia khususnya Uni Eropa yang memberlakukan adanya persyaratan tambahan bagi produk sawit yang akan masuk ke Uni Eropa,” kata Gubsu.
Dijelaskannya, di samping kualitas ada tiga isu yang membebani produk sawit. Pertama kerusakan lingkungan seperti perusakan hutan, pencemaran atau penggundulan hutan. Kedua isu perburuhan seperti adanya tudingan tentang rendahnya taraf hidup buruh di perkebunan karena upah yang terlalu murah. Ketiga, isu pekerja anak. Memperkerjakan anak di perkebunan dinilai sebagai bentuk pencederaan hak asasi manusia (HAM) anak.
“Jadi, ketiga isu ini harus diantisipasi agar jangan melekat pada produk sawit nasional khususnya yang akan di ekspor ke pasar internasional,” katanya.
Dikatakan Gubsu perkebunan kelapa sawit Sumut pada tahun 2018 mencapai 1.209.580,95 Ha dengan produksi minyak sawit sebesar 18.631.570,76 ton. Areal sawit ini merupakan yang terbesar kedua di Indonesia setelah Riau.
Oleh karena itu, lanjut dia, kondisi ini mendorong pengembangan infrastruktur pedesaan, pusat ekonomi baru di pedesaan, menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. (as-01)