ASARPUA com- Padang Lawas —
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang diwakili Sekretaris Daerah Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP turut hadir dalam kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) guna pemulihan pelayanan publik pascabencana, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12‑11‑2026).
Acara tersebut dibuka dan dihadiri Wakil Menteri PANRB Komjen Pol (Purn) Drs. Purwadi Arianto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta jajaran Bupati dan Wali Kota se‑Provinsi Sumatera Utara. Turut mendampingi perwakilan Pemkab Padang Lawas yakni Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ir. Amirhan Hasibuan, S.T., M.M.
Dalam arahan utamanya, Wakil Menteri PANRB menjelaskan bahwa dampak bencana tidak hanya merusak sarana fisik, tetapi juga mengganggu kelangsungan pelayanan dasar bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah diminta memastikan layanan tetap berjalan melalui tiga langkah utama: menjaga keberlangsungan layanan prioritas seperti pembuatan KTP, KK dan kartu pelayanan kesehatan; memperkuat kolaborasi serta sistem pelayanan jemput bola; dan mempercepat pemulihan seluruh rangkaian pelayanan publik.
Langkah‑langkah ini merupakan bagian pelaksanaan Gerakan Nasional Pelayanan Publik sesuai Surat Edaran Bersama tanggal 24 Juli 2026. Wakil Menteri juga mendorong percepatan pembentukan MPP di wilayah Sumatera Utara. Hingga saat ini dari 33 kabupaten/kota di Sumut baru delapan daerah yang telah memiliki MPP, dan tiga daerah lainnya direncanakan meresmikannya pada tahun 2026.
“Mal Pelayanan Publik merupakan cermin dari pemerintahan dalam melayani masyarakat,” ujar Purwadi Arianto.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana banjir tahun 2025 masih terus dikerjakan. Ia menegaskan masyarakat tidak hanya membutuhkan perbaikan infrastruktur yang rusak, melainkan juga kemudahan mengakses pelayanan administrasi dan kebutuhan dasar.
Saat ini baru sekitar 30 persen dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP. Gubernur mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperluas layanan terpadu guna memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi warga.
“Tugas kita yang terpilih menjadi kepala daerah adalah mempermudah urusan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar administrasi,” tegas Gubernur Bobby.
Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, kehadiran dalam kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempelajari strategi percepatan pembentukan sekaligus optimalisasi kinerja MPP di wilayahnya, serta menyelaraskan kebijakan pelayanan publik daerah dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi.
Pemkab Padang Lawas berkomitmen memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik nantinya, diharapkan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas menjadi lebih terintegrasi, efektif, transparan, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Arman Effendi
