ASARPUA.com – Medan – Walikota Medan Rico Waas hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (05/10/2026).
Dalam pemandangan umumnya, sejumlah fraksi DPRD Medan memberikan catatan sekaligus meminta penjelasan lebih rinci dari Pemko Medan terkait arah kebijakan anggaran yang akan dijalankan pada 2027.
Fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan Dame Dumasari Hutagalung, menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen politik anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan harus kembali kepada masyarakat melalui pelayanan serta pembangunan yang nyata.
Gerindra juga meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjelaskan secara konkret penggunaan anggaran.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” jelasnya.
Hal serupa disampaikan terkait pengentasan kemiskinan. Kinerja Dinas Sosial dinilai tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan dari berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.
Untuk program BRT Mebidang, Gerindra meminta keberhasilannya diukur dari peningkatan penggunaan transportasi publik dan kontribusinya dalam mengurangi persoalan kemacetan, bukan hanya dari jumlah halte maupun armada yang tersedia.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, yang disampaikan, Muslim, menilai penyusunan APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kesejahteraan publik.
Demokrat mencermati pendapatan Kota Medan 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun lebih atau mengalami penurunan 1,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun lebih.
Fraksi Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mengoptimalkan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
“RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” tegas Fraksi Demokrat, seraya meminta pengentasan kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu prioritas utama.
Sedangkan Fraksi Partai NasDem, yang disampaikan Faisal Arbi, menekankan agar aspirasi masyarakat menjadi jiwa dalam APBD 2027. Aspirasi tersebut antara lain menyangkut perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan yang adil, pendidikan yang tidak membebani orang tua serta bantuan sosial yang tepat sasaran.
NasDem juga meminta perhatian serius terhadap keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil di Kota Medan yang saat ini menghadapi kenaikan biaya usaha dan perubahan daya beli masyarakat.
Berbagai pandangan fraksi tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda APBD Kota Medan 2027. Masukan itu diharapkan menjadi bahan bagi Pemko Medan dalam menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam paripurna tersebut, Rico Waas mengikuti secara langsung penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan sebagai bagian dari tahapan pembahasan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. (Asarpua)
