ASARPUA.com – Sumbar – Pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi salah satu fokus utama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di fase pemulihan permanen. Huntap tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga memberikan kepastian bagi warga untuk memulai kembali aktivitas sehari-hari.
Salah satu percepatan pembangunan huntap terlihat di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hingga kini, sebanyak 60 unit huntap telah selesai dibangun dan telah dihuni masyarakat. Sementara itu, pembangunan kawasan huntap terpadu di Nagari Rambatan yang akan menambah 79 unit huntap terus dipercepat dan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar dua bulan.
Bagi para penyintas, kehadiran huntap menjadi lebih dari sekadar bangunan fisik. Rumah tersebut menjadi simbol dimulainya kehidupan baru setelah kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.
“Rumah ini nyaman, fasilitas juga sudah lengkap. Kami merasa terbantu karena setelah bencana akhirnya memiliki tempat tinggal yang lebih aman,” ujar salah seorang penyintas, Dedi Burzal saat ditemui, Senin (29/06/2026).
Selain pembangunan hunian, pemulihan infrastruktur yang menjadi penopang aktivitas masyarakat juga dipercepat. Hingga 2026, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp897 miliar melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung rehabilitasi di Kabupaten Tanah Datar. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan, jaringan irigasi, saluran air, sarana pendukung, serta berbagai infrastruktur dasar lainnya yang terdampak bencana.
Pemulihan sektor pertanian juga menjadi perhatian agar masyarakat dapat kembali menggerakkan roda perekonomian. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp52 miliar untuk rehabilitasi lahan pertanian melalui optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi perpipaan maupun nonperpipaan, serta pengembangan lahan nonrawa. Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan produktivitas lahan sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Di sisi lain, melalui BNPB dan BPBD Kabupaten Tanah Datar, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp112 miliar untuk membangun dua jembatan di kawasan Singgalang dan Tanjung Alam serta memperbaiki rumah masyarakat yang mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan. Sementara itu, akses jalan nasional di kawasan Lembah Anai ditargetkan kembali berfungsi penuh pada akhir Juli 2026 sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dapat berjalan lebih lancar.
Sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana di masa depan, pembangunan sabo dam juga terus dipercepat. Dari sepuluh unit yang direncanakan, dua unit telah selesai dibangun, sementara unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Infrastruktur ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir bandang dan aliran material ketika curah hujan tinggi.
Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan pascabencana. Mulai dari pembangunan huntap, perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur pengendali bencana. Semua dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujarnya. (Asarpua/rel)
