ASARPUA.com – Jakarta – Proses pemulihan permanen pada wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus dipacu Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) Setelahberbagai layanan dasar kembali berfungsi dan kondisi darurat telah terlewati
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor terdampak, mulai dari infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Sumatera 2026–2028, kebutuhan anggaran tersebut akan direalisasikan
secara bertahap, yakni Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada
2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Program pemulihan permanen tersebut
melibatkan 33 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana utama maupun
pendukung.
Percepatan pelaksanaan program mulai menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan laporan perkembangan realisasi anggaran pada 17 Juni 2026,
sebanyak lima kementerian dan lembaga telah menerima pagu anggaran
rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan
Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara sejumlah kementerian dan lembaga
lainnya masih menjalani proses evaluasi dan persetujuan di Kementerian
Keuangan maupun penyelesaian administrasi internal.
“Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya
sedang berproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita secepatnya.
Tadi kami mohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah, dan
juga Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau
sudah ditransfer maka speed-nya akan kencang sekali,” ujar Tito saat
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana
Sumatera di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kamis (18/06/2026)
Sambil menunggu seluruh proses penganggaran kementerian dan lembaga
rampung, Satgas PRR juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun yang telah disalurkan pemerintah pusat kepada seluruh daerah terdampak sejak awal Mei 2026.
Tambahan dukungan fiskal tersebut terdiri atas sekitar Rp1,6 triliun
untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk
Sumatera Barat. Dana tersebut diharapkan dapat segera digunakan untuk
mempercepat penanganan kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur dasar dan layanan publik yang masih membutuhkan penguatan pada tahap pemulihan permanen.
Selain melalui TKD, semangat gotong royong antardaerah juga terus menguat melalui skema hibah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan keuangan kepada daerah terdampak di Aceh, sementara pemerintah daerah di Sumatera Barat turut memberikan dukungan pembiayaan bagi wilayah yang mengalami dampak paling berat.
Tito menegaskan percepatan pemulihan permanen membutuhkan gerak bersama
seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kementerian dan lembaga yang
telah menerima anggaran serta pemerintah daerah yang telah memperoleh
tambahan TKD diminta segera mempercepat pelaksanaan program di lapangan
agar manfaat pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat terdampak.
“Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD
masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga yang
sudah anggarannya cair seperti PU kita minta untuk speed-nya lebih
kencang lagi,” kata Tito (Asarpua)
