ASARPUA.com – Jakarta – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian memberikan tenggat hingga pekan depan kepada pemerintah daerah pemberi maupun penerima hibah antardaerah untuk menuntaskan seluruh proses penyaluran bantuan keuangan bagi wilayah terdampak bencana. Hal ini agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat oleh persoalan administrasi, sementara masyarakat terdampak masih membutuhkan penanganan segera.
Tito menjelaskan, fase tanggap darurat telah berakhir dan kini penanganan memasuki tahap pemulihan permanen. Karena itu, seluruh instrumen pembiayaan yang telah disiapkan pemerintah harus segera dioptimalkan, termasuk tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dan hibah antardaerah.
“Saya dengan segala hormat meminta, khusus masalah hibah, tolonglah
selesaikan sampai Senin ini (pekan depan). Kalau masalahnya calon penerima yang tidak beres mengajukan proposal dengan baik dan benar, bisa-bisa saya batalkan dan saya umumkan. Jangan teriak lagi sama kita, karena (daerah) yang membantu sudah siap,” kata Tito saat memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera secara hibrida bersama pemerintah daerah di Jakarta, Rabu (17/06/2026).
Berdasarkan data Satgas PRR, pemerintah telah mengalokasikan tambahan
TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada seluruh pemerintah daerah di Aceh,
Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mendukung penanganan pascabencana dan mitigasi risiko. Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong skema hibah antardaerah untuk membantu wilayah terdampak yang kebutuhan pemulihannya masih tinggi, terutama di Aceh.
Dari skema bantuan Sumatera Utara kepada Aceh, tercatat komitmen bantuan
keuangan mencapai Rp260 miliar yang berasal dari Kota Medan, Kabupaten
Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera
Utara, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Labuhanbatu. Sebagian besar
bantuan tersebut telah masuk ke rekening pemerintah daerah penerima.
Hanya satu bantuan yang masih tertunda, yakni dari Kabupaten Labuhanbatu
kepada Kabupaten Gayo Lues senilai Rp25 miliar karena kendala kelengkapan proposal dari pihak penerima.
Sementara itu, bantuan keuangan dari 15 kabupaten/kota di Sumatera Barat
kepada daerah terdampak di Aceh mencapai Rp29 miliar. Namun hingga
pertengahan Juni 2026, baru sebagian kecil yang telah terealisasi. Satgas PRR mencatat masih terdapat sejumlah daerah yang belum menyelesaikan peraturan kepala daerah (perkada), harmonisasi regulasi, maupun proses administrasi lainnya, meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan melalui Surat Mendagri Nomor 900/4277/SJ tanggal 21 Mei 2026. Salah satunya penggunaan hibah dan bantuan keuangan tidak memerlukan
persetujuan DPRD.
“Saya sudah tegaskan dalam surat edaran, cukup pemberitahuan kepada DPRD. Saya pasang badan untuk membantu kepala daerah. Jangan sampai proses yang sederhana ini justru menghambat daerah yang sedang membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Apabila hingga pekan depan masih terdapat daerah yang belum menindaklanjuti komitmen hibahnya, Satgas PRR akan mengambil langkah lebih tegas. Untuk daerah penerima yang tidak melengkapi proposal, bantuan dapat dibatalkan. Sementara bagi daerah pemberi yang tidak menjalankan komitmen meski seluruh persyaratan telah terpenuhi, Tito menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari mekanisme penyaluran langsung kepada daerah penerima serta mengevaluasinkomitmen daerah tersebut dalam kebijakan fiskal berikutnya.
Di sisi lain, Tito meminta pemerintah daerah segera memanfaatkan tambahan TKD yang telah diterima untuk menangani kebutuhan mendesak di lapangan, seperti normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur dasar, penguatan jalan dan jembatan, hingga penanganan dampak bencana lainnya. Menurutnya, dana tersebut tidak boleh mengendap di kas daerah ketika masyarakat masih menunggu percepatan pemulihan. Sejalan dengan itu, Satgas PRR juga terus mendorong percepatan pencairan anggaran kementerian dan lembaga yang telah masuk dalam Renduk Pascabencana Sumatera.
“Daerah bergerak dengan TKD dan hibah yang ada, sementara kami dorong
kementerian dan lembaga segera bergerak dengan anggaran yang sudah
disiapkan pemerintah pusat. Yang penting sekarang semuanya sinkron dan
tidak ada lagi waktu yang terbuang,” kata Tito. (Asarpua/rel)
