ASARPUA.com – Labuhanbatu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu berupaya memperkuat komitmen dalam membangun kemandirian fiskal daerah. Salah satu langkah yang ditegaskan adalah kewajiban bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beserta kewajiban pajak lainnya.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita melalui Staf Ahli Bupati, Turing Ritonga, saat memimpin apel gabungan ASN Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, di Lapangan Balai Diklat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, komplek Kantor Bupati, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Senin (15/06/2026).
Pada kesempatan itu, Turing mengingatkan seluruh ASN dan pegawai BUMD agar mematuhi Surat Edaran, Nomor: 973/3318/Bapenda/2026 tentang kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Opsen BBNKB. Menurutnya, kepatuhan aparatur pemerintah dalam membayar pajak menjadi contoh nyata bagi masyarakat sekaligus bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah.
Turing menjelaskan, Opsen PKB merupakan pungutan tambahan pajak yang besarannya ditetapkan sebesar 66 persen dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan tersebut dirancang untuk mempercepat penerimaan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik di tingkat kabupaten dan kota.
“Dana yang diperoleh dari sektor pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari perbaikan jalan hingga penyediaan berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya di hadapan peserta apel.
Selain menyoroti kepatuhan pajak kendaraan, Turing juga mengingatkan seluruh OPD agar lebih proaktif menggali dan mengembangkan berbagai sumber pendapatan daerah yang sah. Menurutnya, kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan menjadi faktor penting untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, otonomi daerah tidak hanya sebatas kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Lebih dari itu, pemerintah daerah juga dituntut mampu menciptakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk menjamin kelangsungan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Seluruh OPD harus mampu berinovasi dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang sah untuk mendukung pembangunan daerah,” tegas Turing.
Dalam mewujudkan hal tersebut, setiap perangkat daerah diminta melakukan pemetaan terhadap potensi pendapatan di sektor masing-masing. Upaya itu dapat dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak pada penerimaan daerah, hingga memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta dalam mendukung berbagai program pembangunan.
Turing juga mengingatkan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Ia berharap seluruh program yang direncanakan benar-benar berorientasi pada hasil dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, Pemkab Labuhanbatu optimistis dapat memperkuat ruang fiskal daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Apel gabungan tersebut diikuti Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs Ikramsyah Putra Nasution, Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Salman Alfarisi Rambe, Kadis Lingkungan Hidup Syahbela Rusli Siregar, Kadis Pengendalian Penduduk dan KB Nurhetty Tobing, Plt Kaban Penanggulangan Bencana Daerah Busri Sipahutar, pejabat eselon III dan IV, pejabat fungsional, serta ratusan staf ASN di lingkungan Pemkab Labuhanbatu. (Asarpua)
Reporter: Martin Tarigan
