ASARPUA.com – Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian memastikan pihaknya akan mempercepat penyiapan lahan untuk mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) komunal bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito menjelaskan, sebagian besar huntap yang telah selesai dibangun saat
ini merupakan huntap in-situ atau dibangun di lokasi semula oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pembangunan
huntap komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih berada pada tahap peninjauan lahan guna memastikan kepastian hukum sekaligus keamanan dari risiko bencana.
“Jadi harus disiapkan tanah yang aman, jangan di lokasi semula. Nantinya
perlu pengecekan dari Badan Geologi untuk memastikan keamanannya,” kata Tito usai rapat kerja Satgas PRR dengan Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/05/2026).
Untuk mempercepat ketersediaan lahan, Tito menegaskan akan segera
berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Langkah
tersebut dinilai penting karena sebagian huntap di tiga wilayah terdampak direncanakan dibangun di atas lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
“Kita perlu dukungan dari Kementerian ATR/BPN, Danantara, Kementerian
Lingkungan Hidup untuk penyiapan lahan, ditambah komitmen dari
pemerintah daerah,” ujarnya.
Pembangunan huntap menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana
Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dokumen tersebut disusun berdasarkan usulan pemerintah daerah serta
kementerian/lembaga terkait, lalu diformulasikan menjadi program
pemulihan permanen pascabencana untuk periode 2026–2028.
Secara keseluruhan, renduk memuat 11.512 program dengan dukungan
anggaran mencapai Rp100,166 triliun. Alokasi tersebut terbagi menjadi
Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun
pada 2028.
Khusus pembangunan huntap, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7,4 triliun yang ditargetkan rampung paling lambat pada 2027. Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah akan mendorong percepatan
pembangunan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di
hunian sementara (Huntara).
“Nanti kita upayakan secepat mungkin. Makin cepat mereka mendapat hunian, makin baik,” pungkasnya. (Asarpua/rel)
