ASARPUA.com – Jakarta – Penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai memasuki fase baru. Setelah melalui tahap tanggap darurat dan masa transisi, kini wilayah terdampak bersiap menuju pemulihan permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang akan dijalankan secara bertahap hingga 2028.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR)
Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen. Menurutnya, fase tanggap darurat yang berlangsung segera setelah bencana berhasil dimitigasimelalui kerja bersama pemerintah pusat, daerah, serta berbagai
kementerian dan lembaga terkait.
“Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Itu
langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga
bergerak, pemerintah daerah semua bergerak dan itu termitigasi dengan
cukup baik,” kata Tito usai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas
Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/05/2025).
Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, percepatan
koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengawal fase transisi.
Sejumlah layanan dasar yang sempat terganggu kini sebagian besar telah
kembali berjalan, mulai dari pemerintahan daerah, pasokan listrik,
distribusi BBM, layanan internet, hingga fasilitas kesehatan.
Dari sisi konektivitas, seluruh jalan nasional telah kembali terhubung,
sementara jembatan nasional juga sudah kembali berfungsi, baik melalui
konstruksi permanen maupun solusi sementara seperti jembatan Bailey,
Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung.
“Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang
menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas,” ujarnya.
Kemajuan juga terlihat pada sektor pendidikan dan hunian penyintas. Dari
sekitar 4.922 sekolah terdampak, mayoritas telah kembali melakukan
pembelajaran di sekolah masing-masing setelah perbaikan dilakukan, meski sebagian kecil masih menggunakan tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain terutama di kawasan yang memerlukan relokasi. Di sisi lain, jumlah pengungsi yang tinggal di tenda terus menurun.
Dengan perkembangan tersebut, pemerintah kini mengarahkan fokus pada
tahap pemulihan permanen yang berbasis Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumen tersebut disusun melalui konsolidasi usulan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan penyelarasan bersama Kementerian PPN/Bappenas serta Satgas PRR.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari
tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa
menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah
Renduk,” jelas Tito.
Renduk pemulihan itu dirancang untuk periode 2026–2028 dengan cakupan
11.512 kegiatan lintas sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur
sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap. Tito menegaskan,
prioritas utama pada tahun pertama akan difokuskan pada infrastruktur
dasar dan percepatan pembangunan hunian tetap agar masyarakat tidak
terlalu lama tinggal di hunian sementara. (Asarpua/rel)
