ASARPUA.com – Medan – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Distribusi LPG 3 kg masih terus dibahas DPRD Medan bersama Pemko Medan. Kini, Ranperda tersebut sudah masuk tahap penyampaian Nota Pengantar.
Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Demokrat, Hendrik H Sitompul selaku pengusul Ranperda tersebut menyebutkan, usulan regulasi ini murni untuk mempermudah pendistribusian LPG sehingga benar-benar menyentuh ke masyarakat.
“Ranperda ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas koordinasi, monitoring, evaluasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait pendistribusian tertutup LPG tabung 3 kg bersubsidi,” kata Hendrik saat menyampaikan Nota Pengantar Ranperda itu pada Rapat Paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (11/02/2019).
Dia menyebutkan, berdasarkan peraturan bersama Mendagri dan Menteri ESDM Nomor 17 dan Nomor 5 tahun 2011, LPG tabung 3 kg merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan. Hal ini karena kondisi tertentu dari segi kemasan, volume dan harganya yang diberi subsidi dari uang negara.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG menunjuk Pertamina sebagai pengelola tata niaga LPG 3 kg. Namun, tidak memiliki kewenangan untuk membatasi pembelian. Berdasarkan pasal 32 dari aturan tersebut, bahwasanya mengatur fungsi pembinaan dan pengawasan, baik berupa kepatuhan terhadap ketetapan HET maupun kelancaran penyediaan dan pendistribusian dari lembaga penyalur kepada konsumen berada di tangan pemerintah.
“Sebagai panduan operasional dari aturan tersebut, belum ada produk hukum untuk pengendalian dan pengawasan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi di Medan. Oleh karena itu, kekosongan payung hukum ini diharapkan dapat teratasi dengan adanya peraturan daerah yang rencananya akan dibentuk melalui proses legislasi,” papar Hendrik.
Dijelaskan dia, peraturan daerah yang masih dalam tahap rancangan ini dibentuk sebagai acuan operasionalisasi dari norma-norma terkait yang sudah diatur pada peraturan yang lebih tinggi, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah.
“Sesuai dengan maksud penyusunan Perda ini, materi yang akan diatur dalam peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan distribusi LPG tertentu di Medan ini akan memuat asas dan tujuan, lembaga penyalur, izin usaha penyalur, pengguna LPG tabung 3 kg bersubsidi, tim koordinasi monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, sanksi administrasi, serta sanksi pidana,” kata Hendrik. (as-01)