ASARPUA.com – Medan – Anggota DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dorong Plt Dirut RSUD Pirngadi Medan dr Mardohar Tambunan tingkatkan pelayanan dan mandiri kelola keuangan. Hal ini mengingat status kelembagaan RSUD milik Pemko itu sudah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) bukan lagi UPT Dinas Kesehatan.
“Kalau sudah BLUD harus bisa mandiri menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jangan berharap lagi bantuan dari APBD menutupi biaya belanja,” ujar Henry Jhon Hutagalung.
Henry Jhon Hutagalung mengatakan itu saat rapat evaluasi triwulan I TA 2026 realisasi capaian kerja pihak RS Pirngadi Medan bersama Komisi II selaku konterpart di gedung DPRD Medan, beberapa waktu lalu. Rapat dipimpin Ketua Komisi Kasman bin Marasakti bersama Wakil Ketua Komisi Modesta Marpaung, didampingi anggota komisi Henry Jhon Hutagalung, Lily MBA, Binsar Simarmata dan dr Ade Taufiq.
Sebelumnya, diawal rapat, Plt Dirut RS Pirngadi Medan Mardohar Tambunan, telah memaparkan kondisi RS yang belum mampu bersaing dengan beberapa pihak RS swasta di Kota Medan. Bahkan pendapatan asli belum mampu menutupi belanja. Sehingga terjadi besaran belanja dengan selisih pendapatan sebesar Rp5 miliar.
“Kalau seperti itu keadaannya, lalu dari mana pihak manajemen menutupi selisih besaran belanja kekurangan Rp5 miliar,” tanya Henry.
Mendengar pertanyaan Henry Jhon, Mardohar menjawab, bahwa kekurangan Rp5 miliar ditutupi dari APBD Pemko Medan.
Penuturan Mardohar, terungkap pemakaian BOR dari sekitar 500 bed hanya mencapai 50%. “Kondisi ini patut kita prihatin. Di mana, saat ini seluruh RS swasta selalu kamar penuh, sementara RS Pirngadi kekurangan pasien. Ini harus disikapi serius untuk pembenahan,” kata dia.
Henry Jhon mendesak Dirut RS Pirngadi Mardohar Tambunan harus memperbaiki total kinerjanya dengan profesional. Begitu juga soal rujukan pasen dari Puskesmas diwajibkan prioritas ke RS milik Pemko Medan yakni Pirngadi dan Bachtiar Djafar. (Asarpua)
