ASARPUA.com – Medan – Di penghujung masa jabatannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia selama 10 tahun (satu dekade) diberi kepercayaan memimpin Indonesia masih banyak kekurangan, masih banyak yang belum tercapai dalam pembangunan Nasional. “Saya dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin yang sudah memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama 10 tahun memohon maaf kepada masyarakat Indonesia,” kata Presiden Jokowi dengan sedikit terharu.
Walikota Medan Bobby Nasution didampingi Pj Sekda Kota Medan Topan Obaja Putra Ginting menghadiri sidang Paripurna DPRD Medan dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE ini dihadiri juga para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Medan, unsur Forkopimda Kota Medan, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan, Tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Seluruh anggota dewan dan para undangan yang hadir terlihat menyimak pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang menekankan beberapa poin pada bidang Pembangunan, ekonomi dan politik. Saat menyampaian pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi mengenakan Baju adat Betawi bewarna hitam yang dilengkapi dengan peci hitam.
Dalam Pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan tahun ini, genap 10 tahun dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentunya ini sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, artinya sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah terpikirkan pikirkan sebelumnya.
“Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara se-Bangsa se-Tanah Air adalah sumber kekuatan saya”, kata Presiden Jokowi yang hadir didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo.
Menurut Jokowi selama 10 tahun ini kita dengan kekuatan bersama-sama telah melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.
Selain itu di hadapan seluruh lapisan masyarakat yang hadir baik di ruang rapat paripurna gedung DPR RI maupun yang menyaksikan secara langsung melalui televisi jaringan, dalam pidato Kenegaraann Presiden RI Jokowi dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-79 tahun, Presiden Jokowi juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bisa sampai pada titik ini,” katanya disaksikan Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE dan seluruh anggota DPRD Medan, Walikota Medan Bobby Nasution didampingi Pj Sekda Kota Medan Topan Obaja Ginting beserta jajaran dan seluruh undangan yang berhadir di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat (16/08/2024).
Presiden Jokowi menyampaikan dalam kurun waktu 10 tahun ini, bangsa ini telah mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia Sentris. Hal itu dimulai dari pembangunan daerah pinggiran, dari desa dan daerah terluar. Sehingga sampai pada saat ini, pemerintahan Jokowi-Ma’aruf Amin sudah membangun 366.000 Km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol, 6000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru.
“Kita berhasil menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi 14 persen di tahun 2023. Kita juga mampu meningkatkan daya saing, dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa sudah terbukti, daya tahan kita dalam menghadapi pandemi Covid-19, perubahan iklim dan menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas,” kata Jokowi dalam pidatonya yang disampaikan tanpa teks.
Dalam kesempatan itu juga Presiden mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mensyukuri bahwa, Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi terjaga di kisaran 5%, walaupun banyak negara tidak tumbuh bahkan melamban.
“Wilayah indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justeru mampu tumbuh di atas 6%, Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3%, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa. Bahkan ada yang mencapai 20%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8% di tahun 2024,” jelasnya.
“Angka stunting mampu juga kita kurangi dari yang sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari yang sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat, Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan Presiden Jokowi, Rp113 triliun lebih anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun mulai dari SD, SMP dan SMA/K di seluruh tanah air Indonesia. Kemudian Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya.
“Dan Rp60,3 triliun anggaran pra kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberikan dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama,” sebutnya.
Di sisi lain, ucap Presiden Jokowi, pemerintahannya sudah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya lebih dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang bahkan berusaha menggagalkan.
“Tapi sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang besar, kita tidak goyah. Bahkan kita maju terus untuk melangkah. Dimulai nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian dan kelautan. Alhamdulillah sampai saat ini, telah terbangun smelter dan industri pengolahan nikel, bauksit dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp158 triliun selama 8 tahun ini,” terangnya.
Masih dalam pidato Presiden Jokowi, kekayaan yang ada di negeri ini adalah anugerah Allah SWT yang harus dikelola semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan Jokowi-Ma’aruf Amin juga telah berhasil mengambil alih aset yang selama puluhan tahun dikelola dan diambil manfaatnya oleh pihak asing.
“Seperti Freeport, blok Rokan dan Newmont. Alhamdulillah, semuanya itu bisa kita ambil alih kembali. Selain itu di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ekonomi hijau, Indonesia tidak ingin kehilangan momen ini. Karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih 3.603 watt. Baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut dan bio energi. Sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah, transisi energi yang berkeadilan yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat,” jelasnya.
Di sektor teknologi dan digitalisasi, kata Presiden Jokowi, patut disyukuri karena untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Cakupan elektrifikasi terus diperluas hingga mencapai 99% di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga 79% di tahun 2024.
“Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih. Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak,” pungkasnya.
Usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi, sidang Paripurna DPRD Kota Medan ini ditutup oleh Ketua DPRD Medan Hasyim dan dilanjutkan ramah tamah Walikota Medan Bobby Nasution, Anggota DPRD dengan Forkopimda dan stakeholder.
Setelah istirahat dan usai melaksanakan shalat Jumat, sidang paripurna dilanjutkan dengan mendengar pidato Presiden Jokowi mengenai Penyampaian RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 disertai Nota Keuangan dari Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan. Penyampaian pidato kenegaraan ini menjadi agenda rutin yang dilakukan jelang peringatan HUT Republik Indonesia.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi menjabarkan jika gambaran besar arsitektur R-APBN 2025 direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Sementara itu, Anggaran Pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.
“Anggaran Pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia serta untuk pengembangan riset. Lalu, Anggaran Perlindungan Sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien,” kata Presiden.
Selanjutnya, kata Presiden, Anggaran Kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Lalu, papar presiden, Anggaran Ketahanan Pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Di samping itu, ungkap presiden, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut, jelasnya, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
“Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah. Selain itu mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerja sama antar-daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik,” imbuhnya.
Kemudian, tambah presiden, pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.
Presiden menekankan jika R-APBN 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas dan pembiayaan yang inovatif. Kemudian, rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha dan melindungi daya beli masyarakat.
“Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan penuh khidmat, Walikota Medan Bobby Nasution mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPR-RI dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI terkait Penyampaian RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 disertai Nota Keuangan dari Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Jumat.
Selain Pj Sekda Kota Medan Topan Obaja Putra Ginting, unsur Forkopimda Kota Medan, para Staf Ahli Walikota dan Asisten, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, camat se-Kota Medan, para tokoh agama dan alim ulama juga turut serta mengikuti rapat paripurna tersebut. Adapun penyampaian pidato kenegaraan ini menjadi agenda rutin yang dilakukan jelang peringatan HUT Republik Indonesia.
Dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2025 di Gedung DPRD Kota Medan, Jumat (16/08/2024) sore, Walikota Medan Bobby Nasution menyampaikan, Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun ke lima implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. (Asarpua)
