ASARPUA.com – Medan – Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Medan menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi kepada Polrestabes Medan atas tindakan tegas memberantas kejahatan di Kota Medan. Pemberantasan diharapkan berkelanjutan dan ditingkatkan.
Dukungan itu disampaikan Dr Dra Lily MBA selaku juru bicara FPDIP DPRD Medan dalam penyampaian pemandangan umum ftaksi fraksi DPRD Medan atas penjelasan Walikota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggujawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dalam rapat Paripurna DPRD Medan di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (15/06/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan, Wakil Ketua H Zulkarnaen dan para anggota DPRD Medan. Hadir juga Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wirya Al Rahman dan perwakilan OPD jajaran Pemko Medan. Rapat difasilitasi Plt Sekwan Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak.
Disampaikan Lily , tindakan tegas yang dilakukan Polisi terhadap para pelaku kejahatan di Kota Medan seperti begal, curanmor dan peredaran Narkoba yang akhir-akhir ini cukup meresahkan di tengah maayarakat. Kepada timsus patroli Jaga-cegah-sigap (team-JCS) yang dibentuk Kapolrestabes Medan.
Terkait hal itu, Lily MBA minta Polisi supaya tetap melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Bahkan, kepada Polisi diharapkan tetap melakukan razia rutin untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan sehingga tercipta rasa aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat.
Begitu juga terkait, informasi bahwa Pemko Medan elah mengalokasikan anggaran dari APBD Kota Medan untuk membantu biaya pengobatan korban kejahatan jalanan (begal) yang terjadi di Kota Medan.
Lalu Lily mempertanyakan bila informasi tersebut benar, bagaimana mekanisme pemberian bantuannya dan berapa nilai bantuan pengobatan yang akan diberikan.
Disampaikan Lily, pada prinsipnya, FPDIP mendukung bila bantuan dimaksud diberikan sejauh tidak melanggar ketentuan hukum yang ada serta tidak menimbulkan permasalahan baru dalam penyalurannya.
Selain itu juga, FPDIP mempertanyakan Pemko Medan bagaimana kerjasamanya dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pertanggungan biaya berobat korban kejahatan jalanan.
Isu lain juga menjadi sorotan FPDIP, seperti yang disampaikan Lily, terkait perkelahian antar kelompok pemuda, gangguan begal dan geng motor termasuk peredaran narkoba yang belum dapat diatasi.
Menurur Lily, hal tersebut supaya menjadi perhatian serius dan mendapatkan tindak lanjut Pemko Medan dalam hal itu Walikota Medan Rico Waas. (Asarpua)
