ASARPUA.com – Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyampaikan beberapa waktu yang lalu melakukan groundbreaking pembangunan jalan sepanjang 450 kilometer yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut. Salah satu jalan yang akan dibangun adalah jalan alternatif dari Deliserdang-Karo.
Menurut Edy, saat ini jalan menuju Tanah Karo sering macet. “Setiap hari libur macet, tadi saja sudah tak jalan yang biasa kita lewati, begitu macetnya, terpaksa saya memutar di sana, di sana pun sudah banyak orang memutar, sudah mulai kemarin mulai pembangunan, ” kata Edy yang takjub menyaksikan pawai Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo di Berastag pada Juli lalu.
Namun pada kenyataannya dari Rp2,7 triliun anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk pembangunan jalan sepanjang 450 kilometer ternyata hanya 9,7 kilometer yang dibagikan untuk jalan alternatif Deliserdang-Tanah Karo. Entah di mana ujung di mana pangkalnya juga kita tidak tahu. Padahal kemarin hebohnya tak tanggung tanggung seremoni ‘groundbreaking’ jalan alternatif Deliserdang-Tanah Karo. Entahlah. Kapan tembusnya ya. Kok disebut jalan tembus.
Kepastian pengaspalan yang katanya saat ini sudah tahap pengerasan jalan tembus (alternatif) Deliserdang-Karo sepanjang 9,7 kilometer alias yang hanya ‘sepenggalah’ itu disampaikan Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Bambang Pardede melalui Kabid Pembangunan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Marlindo Harahap bersama Koordinator Ahli Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ahmad Feri Tanjung pada temu pers di Ruang Rapat V, Lantai 2, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro 30 Medan, Senin (28/11/2022).
Dikatakannya khusus untuk jalan tembus (jalan alternatif) Deliserdang-Karo jatahnya untuk anggaran proyek Rp2,7 triliun hanya 9,7 kilometer. Dan saat ini kondisinya sudah dalam tahap pengerasan. “Selebihnya karena masih kawasan hutan lindung izinnya menunggu keputusan Menteri. Jadi kemungkinan dikerjakan tahun 2023,” jelas Marlindo Harahap singkat.
Selanjutnya Dinas BMBK Provsu menyampaikan seremoni indikator proyek tahun jamak (multiyears) pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp2,7 triliun yang katanya bisa tercapai sesuai target hingga akhir 2022, sebesar 33%.
Berdasarkan pemantauan perkembangan pengerjaan proyek tahun jamak ini, Dinas BMBK Sumut mencatat ada percepatan pekerjaan di lapangan. Saat ini progresnya hingga 20 November 2022, telah mengalami peningkatan di angka 10,55%, dari laporan dua pekan sebelumnya sebesar 5,3%.
Adapun dari total 10,55% itu, sebesar 5,79% telah dikerjakan oleh PT Sumber Mitra Jaya untuk zona I. Kemudian di zona II, sudah dikerjakan oleh PT Waskita Karya sebesar 2,43% dan di zona III sebesar 2,32% oleh PT Pijar Utama.
“Bahwa progress ini masih memiliki deviasi (keterlambatan). Namun capaian dalam beberapa pekan terakhir, cukup mengembirakan sebagai langkah awal untuk pelaksanaan lebih lanjut,” ujar Marlindo.
Untuk keterlambatan sendiri katanya, karena ada beberapa kendala dihadapi di lapangan saat pelaksana proyek pembangunan. Misalnya, soal keberadaan utilitas seperti pohon, tiang listrik dan telepon, rel kereta api, pipa air, kabel bawah tanah dan lainnya. Begitu juga faktor pemukiman warga, tebing atau jurang, serta masalah cuaca hujan yang tidak mendukung pengerjaan. Termasuk kemungkinan kondisi lalu lintas di masa hari libur, masalah ketersediaan aspal dan kerusakan alat berat.
Namun pihaknya, kata Marlindo, optimis jika kinerja penyedia bisa ditingkatkan terus dan didukung dengan perlatan yang cukup, maka masih memungkinkan untuk mencapai target hingga akhir tahun ini. Kemudian indikator lainnya yakni selama pengerjaan awal, prosesnya adalah penyiapan yang memakan waktu lebih lama dibandingkan pengaspalan.
“Jadi bisa lebih cepat (lebih besar persentasenya), karena sebagian besar sudah masuk pembangunan pengaspalan. Karena itu progresnya bisa lebih banyak,” sebut Marlindo.
Sedangkan terkait keterlambatan pelaksanaan proyek oleh penyedia, Tim Ahli Kontrak dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ahmad Feri Tanjung mengatakan, telah digelar rapat pembuktian pertama pada 26 September 2022 dengan deviasi sebesar 12%. Kemudian diberi kesempatan selama satu bulan untu memperbaiki kinerja.
Kemudian digelar kembali rapat pembuktian kedua dengan deviasi sebesar 18,66%, karena selama masa uji coba pertama belum berhasil. Karenanya, pada 7 September 2022 dan 31 Oktober 2022, Gubernur sudah memanggil para direksi KSO untuk menagih komitmen penyedia sesuai kontrak.
“Keterlambatan ini tidak disebabkan oleh kesalahan Dinas BMBK Provsu. Karena uang muka juga sudah direalisasikan pada pekan kedua September 2022. Jadi keterlambatan ini murni karena kesalahan dari penyedia,” tegasnya.
Selain itu, sanksi kepada penyedia berdasarkan kontrak Nomor 602/DBMBK-PEMB/1649/2022, telah disepakati para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa melalui layanan LKPP, bukan pengadilan. Sehingga jika progres tidak mencapai target, memungkinkan untuk dilakukan pemutusan kontrak.
Tim Ahli Kontrak juga menjelaskan bahwa proyek ini harus tetap berjalan, walaupun nantinya terjadi pemutusan kontrak sepihak. Selanjutnya akan dilakukan penunjukan langsung kepada penyedia yang mampu memenuhi persyaratan. (Asarpua)
