Sidang Gugatan Akta Wasiat Warisan, Antara Ibu dan Anak

155
Sidang Gugatan Perkara No 43/Pdt.G/2020/ PN.Mdn yakni penggugat NY Tan Bie Tju melawan tergugat yakni anaknya beragendakan mendengarkan keterangan dari saksi Ahli Perdata, Prof Tan Kamello, Selasa (17/11/2020). (Foto. Asarpua.com/nizar sagala)

ASARPUA.com – Medan – Sidang Gugatan Perkara No 43/Pdt.G/2020/ PN.Mdn yakni penggugat NY Tan Bie Tju melawan tergugat yakni anaknya beragendakan mendengarkan keterangan dari saksi Ahli Perdata, Prof Tan Kamello, Selasa (17/11/2020).

Dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan ini Prof Tan Kamello yang dihadirkan oleh tergugat III Lilis Leman, menyebutkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terkait Akta Wasiat No 05 tanggal 12 Agustus 2017 dan Akta Keterangan Waris No.09 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat tergugat IV notaris, Tati Nurwati SH, bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum dalam pembuatan akta wasiat.

Prof Tan Kamello menerangkan bahwa perbuatan pemberi wasiat Alm Leman, (suami penggugat ayah tergugat I,II,III,V), membuat wasiat dihadapan notaris, sesuai dengan Pasal 874 KUHPerdata, perbuatannya sudah sesuai dengan hukum (rechtmatigedaad) dan bukan onrechtmatigedaad.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Tengku Oyong, SH, MH,  Prof Tan Kamello menjelaskan bahwa keabsahan dalam pembuatan wasiat dan bisa disebut sah, bahwa surat wasiat dikatakan sah jika  memenuhi syarat formil dan materil.

“Syarat formilnya adalah surat wasiat itu dibuat dengan akta (di bawah tangan atau notaris), sedangkan materilnya adanya kehendak terakhir dari pewaris yang ditegaskan dalam akta itu. Surat testamen yang dibuat notaris tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Bahkan sesuai dengan hukum,” tegas saksi Ahli Prof Tan Kamello.

Selain itu Prof Tan Kamello juga mengatakan kalau pembuatan wasiat dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat formil suatu wasiat.

“Misalnya, wasiat tidak dituangkan dalam suatu akta atau pembuat surat wasiat tidak cakap bertindak atau tidak berwenang melanggar legietieme portie (LP), dari legitiemaris (ahli waris) dengan catatan bahwa, jika legitiemaris setuju maka wasiat tidak dapat dibatalkan. Hak penuntutan pembatalan harus diajukan kepada hakim oleh semua yang terlanggar LP nya. Jika dari legitiemaris hanya satu saja yang mengajukan maka pembatalan hanya berlaku untuk yang  mengajukan tuntutan. Sedangkan bagi pihak legitiemaris lainnya tetap sah surat wasiatnya. Selain itu tidak memenuhi syarat materil, tidak ada pernyataan tegas dari si pewaris dalam surat wasiat tersebut berupa kehendak terakhir dari pewaris,” terang Prof Tan Kamello.

Baca Juga  Kumpulkan PBB Rp126 M Satu Malam Walikota Apresiasi WP

Tak hanya itu Guru Besar USU ini juga mengungkapkan, yang mengajukan keberatan terhadap LP adalah orang yang terlanggar LP-nya dan bukan orang lain. LP berdiri sendiri tidak tanggung renteng. Terkait anak angkat, Prof Tan Kamello, menerangkan anak angkat tidak dikenal dalam KUH Perdata tetapi berdasarkan Stb.1917 No 129 untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUH Perdata.

“Anak angkat yang diputuskan pengadilan adalah sah sehingga dapat mewarisi harta orang tua angkanya dengan adanya bukti penetapan pengadilan negeri. Anak angkat dapat melakukan pembatalan secara inpersoon terhadap wasiat yang melanggar LP,” ungkapnya.

Namun anak angkat yang tidak tercantum dalam surat wasiat, mengandung arti bahwa si pewaris tidak memberikan hak dalam surat wasiat sehingga anak yang diadopsi tidak dapat membatalkan wasiat karena belum ada LP yang terlanggar. Anak yang diadopsi dapat memperoleh harta warisan berdasarkan undang-undang.

“Notaris tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan akta wasiat tersebut. Kemudian, tidak ada yang terlanggar dari harta bersama karena harta bersama belum ditetapkan dan belum dihitung besarannya dan di mana jatuhnya harta tersebut,” katanya.

Setelah diluar persidangan Prof Tan Kamello kepada wartawan menegaskan bahwa gugatan penggugat ini ‘hampa’. Dan NPWP yang ditutup oleh salah satu ahli waris dari pewaris itu adalah perbuatannya tidak dibenarkan atau tidak sah. Sebab, hal itu harus dilakukan bersama seluruh ahli waris.

“Kesimpulannya Notaris tidak melakukan  perbuatan melawan hukum, tidak ada yang terlanggar dari harta bersama karena harta bersama belum ada ditetapkan dan dihitung besarnya dan dimana harta bersama itu. Kalau pun dikatanya bikinlah sudah dialihkan, orang yang menerima peralihan hak atas ini adalah diperlindungi oleh hukum. Gugatannya hampa,” tegas Prof Tan Kamello.

Baca Juga  Wagubsu Ajak Ruthy Bambang Waskito Eksplorasi Keindahan Sumut

Sementara itu tergugat III melalui kuasa hukumnya, Rutmawati SH, dari Kantor Hukum Toto & Rekan di Jakarta, usai sidang mengatakan kliennya, yakni Lilis Leman, ingin permasalahan ini diselesaikan dengan perdamaian secara kekeluargaan. Tetapi penggugat tetap melanjutkan perkara ini yang ingin membatalkan wasiat suami penggugat, Almarhum Leman.

“Sebagai anak yang menghormati ayahnya yang semasa hidup telah berjerih lelah bertanggungjawab bagi keluarga. Klien kami berusaha untuk mempertahankan wasiat yang secara formil dan materil tidak melanggar undang-undang atau ketentuan hukum yang sah,” jelas Rutmawati.

Selain itu Rutmawati juga mengatakan bahwa pihaknya berharap agar majelis hakim dapat menilai dan memutuskan dengan adil dan bijaksana.

“Kami percaya Pengadilan Negeri Medan dapat memutuskan dengan adil dan benar,” tutur Rutmawati. (Asarpua)

Reporter: Hafnizar Sagala