Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Layani Masyarakat Melalui Eazy Passport

95
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Samuel Toba. (Foto. Asarpua.com/vera sinaga)

ASARPUA.com – Medan – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi hingga kini masih melayani proses pembuatan paspor di masa pandemi meskipun mengalami penurunan.Proses pelayanan paspor masih belum mengalami perubahan kebijakan selama pandemi. Pelayanan paspor tetap berjalan hanya kuoto yang dikurangi, kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan, Samuel Toba, ketika ditemui di kantornya, Jalan Mangkubumi Medan, Selasa (23/02/2021).

Selama masa pandemi, kata Samuel Toba, tentu saja protokol kesehatan harus tetap dijaga. Semua orang yang mengunjungi kantor imigrasi harus menerapkan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak

Pria kelahiran Sulawesi Utara yang terkenal ramah ini mengatakan bahwa permintaan pengurusan paspor ke luar negeri sejak tahun 2020 menurun drastis. Penurunan ini mulai terjadi sejak pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketatnya protokol untuk berpergian.

Di masa pandemi Covid-19, kata Samuel, pihaknya hanya mengeluarkan paspor maksimal antara 30 s/d 50 buah per harinya, meskipun kuota yang dibuka 100. Berbeda jauh di masa sebelum pandemi yang bisa mencapai 240 sampai 300 buah paspor setiap harinya. Soal biaya pengurusan paspor masih sama yaitu Rp350 ribu dan prosesnya sangat mudah sepanjang pengurusannya memenuhi persyaratan dan dilakukan secara online.

Terkait banyaknya pertanyaan dari masyarakat bahkan terkesan bingung karena di Kota Medan sendiri ada 2 kantor imigrasi. Samuel Toba yang ditemui redaksi ASARPUA.com di ruang kerjanya menjelaskan bahwa pelayanan pembuatan paspor tidak ada pembatasan.
Warga negara indonesia dimanapun boleh urus paspor asal surat-suratnya lengkap. Dan ini berlaku secara nasional, jelasnya.

Yang beda hanya untuk pelayanan paspor warga negara asing (WNA) yang harus kita layani, kita awasi diwilayah kerja kita. Tidak boleh menyebrang ke wilayah lain, terangnya.

Baca Juga  Pemkab Nisel Launching "Sikho Soyo" Upaya Pencegahan Korupsi

Samuel mengakui selama setahun lebih menjabat di Kantor Imigrasi Polonia Medan, program-program yang dijalankannya masih sesuai dengan rencana kerja yaitu memberikan pelayanan paspor, pelayanan WNA, pengawasan WNA dan memberikan kemudahan dalam hal pelayanan. Contohnya program Eazy Paspor.

Program Eazy Paspor

Eazy Passport merupakan pelayanan paspor secara kolektif yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Melalui Eazy Passport, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor tanpa perlu ke kantor imigrasi karena petugas akan mendatangi pemohon di lokasi yang telah ditentukan.

Pemred ASARPUA.com Tania Depari yang juga penulis buku memberikan cenderamata buku yang ditulisnya “Ayo Traveling ke Medan Jelajah 101 Destinasi Wisata” kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Samuel Toba. (Foto. Asarpua.com/vera sinaga)

“Eazy Passport artinya memberikan kemudahan dalam pengurusan paspor dengan mendekatkan diri kepada masyarakat dalam hal pelayanan,” ucapnya.

Dia menuturkan, untuk mendapatkan kemudahan Eazy Passport, tetap harus ada yang bertanggungjawab. Contohnya DPRD Kota Medan yang menginginkan agar imigrasi mengadakan pelayanan di wilayah jajarannya.
Dalam hal ini pihak DPRD (Ketua ataupun Sekwan) harus mengajukan surat ke imigrasi terlebih dahulu untuk meminta pelayanan .

Perusahaan-perusahaan non pemerintah juga bisa mengajukan permohonan keimigrasi untuk memudahkan para karyawannya mengurus paspor.Pihak imigrasi siap turun kelapangan dan prosesnya sama dengan mengurus langsung ke kantor imigrasi. Biaya paspornya juga sama, kata Toba.

Dengan situasi pandemi ini yang mana masyarakat enggan datang ke kantor imigrasi, dengan adanya program eazy paspor maka masyarakat akan semakin dilayani dan terhindar dari kerumunan-kerumunan.

Mengenai tenaga asing, sambungnya, sampai sejauh ini tidak ada masalah.
Pemerintah membuat kebijakan terhadap warga negara asing yang tidak bisa pulang kenegaranya. Seharusnya sudah keluar tapi dalam hal ini Ditjen Imigrasi mengeluarkan kebijakan dan memberikan kemudahan dalam pengurusan ijin tinggal (visa). Contohnya, pemegang ijin tinggal kunjungan ini batasnya 180 hari. Dalam tempo 180 hari dia harus meninggalkan. (Asarpua)

Baca Juga  Gubsu Ingin Ada Film Perjuangan

Penulis: Vera Sinaga