Empat Kepala Daerah Rakor Pemberantasan Korupsi dengan KPK

141
Keempat Kepala Daerah foto bersama dengan Direktur I Korsup KPK RI, Didik Agung Wijanarko. (Foto. ASARPUA.com/johni sembiring)

ASARPUA.com – Kabanjahe – Empat Kepala Daerah ikut Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Kantor Bupati Karo Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, Kamis, (10/06/2021).

Keempat Kepala Daerah dimaksud adalah, Bupati Karo Cory S Sebayang serta Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Karo Kamperas Terkelin Purba dan Kepala Inspektorat Kabupaten Karo Philemon Berahmana.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin serta Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, Sekdakab Langkat dan Kepala Inspektorat.

Bupati Dairi Edy Keleng Ate Berutu dan Sekdakab Dairi juga Kepala Inspektorat Dairi dan Kepala BPN ATR (Badan Pertanahan Nasional Agraria Tata Ruang) dan Bupati Pakpak Bharat Franc Benhard Tumangger beserta nyonya dan didampingi Wakil Bupati Pakpak Bharat H Matsyuhito Solin.

Bupati Karo Cory S Sebayang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh bupati, wakil bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Kejari serta para Sekda dan Kepala Pertanahan untuk dapat menghadiri acara ini.

Direktur I Korsup KPK RI Didik Agung Wijanarko saat memberikan arahan. (Foto. ASARPUA.com/johni sembiring)

“Mari kita bersama -sama berkomitmen untuk menjadikan pemerintah yang bersih Good Government dan Clean Government, sehingga kita terhindar dari perbuatan korupsi yang merugikan negara,” ungkap Cory Sebayang.

Ditambahkan Cory lagi, pencegahan korupsi pemerintah daerah tahun 2021 terdapat delapan poin yang membutuhkan perbaikan dari pemerintah daerah.

“Delapan poin yang perlu perbaikan adalah 1. Perencanaan dan Penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2. Pengadaan Barang dan Jasa. 3. Perizinan. 4. Pengawasan APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah). 5. Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara). 6.Optimalisasi Pajak Daerah. 7. Manajemen Aset dan yang ke 8 Tata Kelola Keuangan Desa,” pungkas Cory.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang diwakili Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Plt Sekdaprovsu), Affifi Lubis dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yangsetinggi- tingginya atas perhatian KPK RI.

Baca Juga  Anggota DPRD Medan: Sampah Harus Ditangani dengan Serius

“Atas nama Pemprovsu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi- tingginya atas perhatian KPK RI terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemprovsu yang demikian intens melakukan pembinaan dan pengawasan,” ujar Afifi Lubis.
Dikatakan Affifi Lubis lagi, koordinasi, supervisi dan pencegahan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara total, meliputi seluruh aspek dan tahapan, penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Untuk hal tersebut Pemprovsu bersama Pemkab/Kota terus berupaya melakukan penguatan inspektorat, peningkatan pelayanan satu pintu, pendayagunaan teknologi informasi, penataan manajemen SDM (sumber daya manusia), standarisasi tata kelola serta perbaikan pelayanan publik, penegakan disiplin ASN (aparatur sipil negara) serta akurasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD,” ungkap Affifi.

Menurut Afifi, kehadiran kegiatan pembinaan dan pengawasan KPK RI dalam bentuk koordinasi dan supervisi serta edukasi tindak pidana korupsi di Sumut diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih dicintai tata kelola pemerintahan yang baik adil terpercaya pada Pemprovsu dan seluruh Pemkab/Kota yang menjadi komitmen Pemprovsu.

“Pada tahun 2021, KPK RI mentargetkan pencapaian MCP (monitoring control for prevention) setiap Pemda minimal 80%. Hal ini agar menjadi perhatian kita. Para Kelala Daerah dan DPRD di Sumut khususnya Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Langkat target pencapaian MCP tersebut perlu juga diikuti dengan skor pencegahan korupsi diatas 70,” pungkas Affifi Lubis.

Direktur I Korsup KPK RI, Didi Agung Wijanarko menyampaikan 4 rekomendasi. Kempat rekomoendasi dimaksud adalah 1 Komitmen mencapai target pencapaian MCP 2021 80 %. 2 Memperkuat pengawasan APIP, pemenuhan anggaran, kecukupan SDM pengawas dan tindak lanjut PP 72 tahun 2019. 3 Komitmen penertiban penyelamatan BMD (barang milik daerah) berupa sertifikasi tanah kecukupan anggaran dan dokumen, penertiban PSU (prasarana,sarana,utilitas) dan penyelamatan aset Pemda. 4. Optimalisasi penerimaan pajak, ZNT, host to host, KWSPD dan pajak MBLB.

Baca Juga  Dorong Minat Baca Pemko Medan Gelar Pameran Buku dan IT

Hadir dalam kegiatan itu Kapolres Tanah Karo, Dairi, Langkat dan Pakpak Bharat. Kajari Langkat, Kajari Sidikalang- Pakpak Bharat dan Kajari Karo. Juga ketua DPRD, dan Kepala BPN.

Seluruh rangkaian kegiatan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Sebelum memasuki ruang pertemuan dilakukan cek suhu tubuh, hand sanitaizer, memakai masker dan menjaga jarak. (Asarpua)

Reporter: Johni Sembiring