DPRD Karo Gelar RDP Bahas Pungli ‘Menahun’ di Pemandian Air Panas Daulu – Semangat Gunung

234
RDP di Ruang Banggar DPRD Karo antara pengusaha pemandian air panas Semangat Gunung dengan Forkopimda. (Foto. Asarpua.com/johni sembiring)

ASARPUA.com – Kabanjahe -Maraknya pungutan liar (Pungli) menuju objek wisata pemandian air panas desa Semangat Gunung, Doulu sangat meresahkan bagi pengelola, pengusaha dan para pengunjung wisata air panas itu. Akibatnya  para pemilik usaha kolam air panas terus merugi.

Menyikapi permasalahan yang  meresahkan pengunjung dan pengusaha Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta unsur Forum Komunikasi  Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan unsur pemerintahan desa Daulu Kecamatan Berastagi dan pemerintahan Desa Semangat Gunung, Doulu Kecamatan Merdeka serta para pelaku pariwisata di bawah kaki Gunung Sibayak Selasa (23/11/2021).

Dalam RDP disepakati bahwa pungli menuju objek wisat a pemandian air panas Desa Daulu,Kecamatan Berastagi dan Desa Semangat Gunung, Doulu Kecamatan Mardeka harus segera diberangus.

RDP yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Karo langsung dipimpin ketua DPRD Karo Iriani Tarigan didampingi wakil ketua Sadarta Bukit dan Davit Christian Sitepu.

RDP tersebut dihadiri Bupati Karo Cory S Sebayang, Wabup Karo Theopilus Ginting. Juga hadir Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, sejumlah pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) jajaran Pemerintah Kabupaten Karo serta Kepala Desa Semangat Gunung, Doulu didampingi pengurus BPD (badan permusyawaratan desa) dan Kepala desa Daulu dengan BPD.

Anggota DPRD Karo yang hadir, Ferianta Purba, Fujiati Br Ginting, Mardi Barus, Jani Sembiring, Jun Adi Arif bangun, Raja Urung Mahesa Tarigan secara bergantian memberikan tanggapan terhadap keluh kesah para pengusaha. Pada umumnya anggota dewan yang hadir sangat mengecam adanya pungli yang mefesahkan itu.

Pengusaha kolam pemandian air panas Alam Sibayak, Natalia Br Kembaren (47) mengatakan,bahwa semenjak adanya covid 19,pengunjung yang datang ke pemandian air panas berkurang 50 persen. Di tambah lagi dengan adanya kutipan kutipan atau pungli yang berlapis menambah drastis turunnya pengunjung yang datang untuk mandi air panas.

Baca Juga  Walikota Siantar Imbau Warganya Jangan Ikut-ikutan People Power

Semenjak Covid-19 pengunjung yang datang ke pemandian air panas kami turun 50 persen.  Dengan adanya pungli yang berlapis membuat juga membuatt pengunjung turun drastir ke air panas. Padahal kami harus membahar gaji karyawam dan membayar anggusran ke BANK serta membiayai kebutuhan sekolah anak anak dan kebutuhan sehari hari. Untuk itu kami meminta kepada Pemkab Karo dan Polres Tanah Karo untuk menghentikan pungli menuju ke pemandian air panas,” ujar Natalia Br Kembaren penuh harap.

Anggota DPRD Karo Ferianta Purba dan Pujiati Br Ginting meminta kepada Pemkab dan Polres Tanah Karo untuk menghentikan pungli menuju obyek wisata prmandian air panas. Karena ini sudah berdampak kepada pengusaha air panas dan mencoreng nama Kabupaten Karo.

Wakil Ketua DPRD Karo Sadarta Bukit SE MSi yang mengatakan bahwa permasalahan pungli ini timbul karena Pemkab tidak bisa mengutip restribusi karena belum ada payung hukum yang mengaturnya sehingga timbul oknum oknum kelompok yang melakukan pungli. Hal ini berdampak kepada pengusaha air panas dengan menurunya kunjungan wisata ke air panas.

Kita meminta agar pungli ini di hentikan,sebab Pemerintah saja tidak bisa melakukan pengutipan restribusi. Untuk memaksimalkan pengawasan  perlu di buat pos terpadu di simpang Daulu,” tegas politisi Partai Gerindra, Sadarta Bukit.

Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo SH SIK mengatakan bahwa untuk menghentikan pungli yang menuju pemandian air panas dengan membuat pos terpadu di simpang Daulu yang melibatkan dari Pemkab, Polres dan Kodim 0205 TK sembari menunggu payung hukum yang sedang di siapkan Pemkab Karo yang saat ini sudah berada di Propinsi.

Sebenarnya saya ingin dari dulu menyelesaikan permasalahan ini dengan duduk bersama. Karena permasalahan ini timbul karena Pemkab tidak bisa mengutip restribusi sehingga timbulah Bumdes dan oknum oknum preman yang mengutip pada jam jam tertentu. Kita juga telah melakukan patroli-patroli ke lokasi tersebut.  Solusi yang terbaik adalah membuat pos terpadu yang bertugas 24 jam dengan 3 ship. Kita bukan melakukan tangkap lepas,tetapi karena telah ada perdaiman dan berkas perkara di cabut. Perlu di ingat pemerasan itu ancaman hukumnaya 9 tahun, untuk itu marilah kita saling bekersama sama untuk menghentikan pungli tersebut,” tegas  Kapolres Tanah Karo.

Baca Juga  Wagubsu Harap Ketentraman Hidup Antar Umat Beragama Terjaga dengan Baik

Bupati Karo Cory S Sebayang mengatakan, mengatasi pungli tersebut maka malam ini sudah ada tim yang berjaga di lokasi menuju pemandian air panas, sembari menunggu aturan atau payung hukum yang saat ini sudah berada di Propinsi.

Dalam RDP tersebut di simpulkan bahwa,untuk menyelesaikan permasalahan maka Pemkab Karo segera menyusun Regulasi dan peraturan daerah (Perda). Sembari menunggu regulasi di susun maka di sepakati di buat pos terpadu di lapangan dengan unsur Pemkab,TNI dan Polri serta perangkat desa untuk pengamanan dan ketertiban masyarakat setiap hari sejumlah 6 orang.

Kesimpulan dalam RDP itu disambut tepuk tangan para pengusaha .Juga seluruh peserta  menyepakati dan mengharapkan  menghentikan pungutan liar segera dihentikan. di sepanjang jalan menuju desa Semangat Gunung dan Daulu. Kesimpulan hasi RDP dibacakan ketua DPRD Karo Iriani Tarigan..(Asarpua)

Reporter: Johni Sembiring