APBN 2020 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dari Pandemi Covid-19

201
Nelly Panca Ulina Damanik, Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN. (Foto. Asarpua.com/handover)

ASARPUA.com – Tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi Indonesia, bahkan negara-negara lain di seluruh dunia karena dihadapkan pada pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Krisis kesehatan global berdampak langsung pada kinerja ekonomi, tak terkecuali ekonomi yang Indonesia ikut terjatuh dan melemah. Hampir seluruh sektor ekonomi melambat dan terkontraksi. APBN 2020 telah bekerja secara besar-besaran untuk memulihkan masyarakat dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Mayoritas komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) dari sisi pengeluaran tumbuh melambat, seperti konsumsi, investasi, dan ekspor neto, sehingga hanya intervensi pemerintah melalui belanja pemerintah yang menjadi satu-satunya harapan Indonesia. Konsumsi sebagai salah satu komponen pembentuk PDB sisi pengeluaran terimbas negatif akibat pandemi Covid-19.

Permintaan konsumsi masyarakat tersebut nantinya diharapkan akan meningkatkan produksi. Namun, untuk meningkatkan konsumsi di masa pandemi Covid-19 tidak semudah membalikkan tangan. Pada sisi permintaan, peran pemerintah sangatlah penting karena sektor swasta kurang mampu dan tidak efisien menaikkan permintaan. Pemerintah perlu mendorong konsumsi masyarakat golingan bawah, karena masyarakat golongan ekonomi atas cendrung menyimpan uang mereka untuk berjaga-jaga.

Lemahnya permintaan domestik juga menyebabkan sisi investasi melemah karena sektor swasta hanya akan berproduksi apabila permintaan barang dan jasa oleh masyarakat mulai menunjukan pertumbuhan yang nyata. Kondisi lesu ini tidak hanya dialami oleh sektor swasta yang besar, bahkan UMKM pun banting otak menyelamatkan diri. Imbasnya jutaan pekerjaan terkena PHK, output barang dan jasa berkurang sehingga PDB Indonesia mengalami penurunan bahkan memasuki resesi dengan ekonomi Indonesia tumbuh negatif dalam dua kuartal berturut-turut.

Dengan lemahnya permintaan, tidak banyak perusahaan mau berproduksi karena mereka masih dapat memenuhi permintaan dengan kapasitas yang ada. Artinya, investasi belum perlu dilakukan perusahaan dan investasi belum dapat berkontribusi menaikkan PDB dan memulihkan perekonomian Indonesia.

Baca Juga  Aspem Kota Medan Buka Advokasi Pengarusutamaan Gender

Selanjutnya, kegiatan ekspor impor juga belum bisa berkontribusi. Hal ini karena negara-negara yang menjadi partner perdagangan ikut terimbas wabah dan belum mampu berproduksi normal. Lalu, bagaimana peran pemerintah dengan segala kebijakannya untuk memulihkan ekonomi Indonesia?

Menurut Keynes, suatu negara dapat mengalami depresi karena rendahnya permintaan agregat. Cara yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan menaikkan permintaan agregat (aggregate demand, AD) dengan intervensi pemerintah yaitu menaikkan government spending.

Penulis secara khusus menekankan pendapat Menkeu bahwa berbagai kebijakan dari pemerintah ini akan terus menerus diupayakan yaitu melalui insentif dari sisi perpajakan, sisi belanja negara baik di pusat maupun daerah. Selain itu, pemerintah juga berutang serta mengoptimalkan pembiayaan agar Indonesia pelan-pelan mengalami pemulihan dan diharapkan akan mulai menujukkan pertumbuhan. Hal ini tentunya juga didukung kontribusi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan. Koordinasi para pemangku kebijakan ini pastinya akan memastikan terjaganya kestabilan nilai rupiah kita dan berkontribusi dalam memulihkan ekonomi Indonesia.

Pemerintah telah bergerak cepat dalam menangani dampak Covid-19 terhadap seluruh lini kehidupan Indonesia dengan memakai APBN 2020 sebagai alat percepatan penanganan dan perlindungan sosial. APBN 2020 telah bekerja secara besar-besaran untuk memulihkan masyarakat dan ekonomi Indonesia. APBN 2020 menjadi instrumen penyelamat Indonesia di tengah krisis global dan ketidakpastian kondisi akibat pandemi Covid-19. APBN 2020 juga menjadi andalan kita, dengan realokasi dan refocusing anggaran, untuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihanan ekonomi menjadi fokus paling utama. Belanja-belanja non prioritas dialihkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan ekonomi.

Masyarakat miskin dan rentan diberikan bantuan sosial.
Tak hanya soal sosial dan ekonomi, kesehatan tetap menjadi prioritas. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dirancang untuk menangani semua dampaknya. Menkeu juga menjelaskan bahwa pengalokasian dana yang berasal dari belanja APBN 2020 dan program PEN akan terus menerus diupayakan untuk mempercepat pemulihan dari sisi kesehatan akibat Covid-19.

Baca Juga  Disinyalir Penggunaan Dana Melenceng, DPRD Karo Minta Pansus Covid-19 Dibentuk

Penerusan program supaya daya beli masyakat tetap terjaga.
Demikian pula program dukungan bagi aktivitas dunia usaha akan selalu didorong dan diupayakan agar dapat menaikkan barang dan jasa. UMKM dan dunia usaha mendapat insentif agar tetap berproduksi menjalankan kegiatan usahanya. Dengan memberikan insentif ini mereka dapat diharapkan menghasilkan barang dan jasa sehingga memulihkan ekonomi sisi penawaran.

Segala kebijakan yang diupayakan oleh pemerintah juga harus didukung dari masyarakat. Masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Tidak hanya itu, pemerintah dalam hal ini juga berkontribusi yaitu tetap menjalankan 3T yaitu testing, tracing dan treatment di dalam mendukung pengendalian penyebaran Covid-19.

Dengan segala kebijakan tersebut, APBN 2020 telah bekerja optimal. Ekonomi terlihat mengalami perbaikan dan mulai pulih. Belanja pemerintah pusat tumbuh tinggi hingga 20% (yoy), berhasil menjaga ekonomi tak terkontraksi lebih dalam dan mendorong ekonomi berbalik menuju pemulihan. Kinerja APBN 2020 terkendali, lewat realisasi belanja bantuan sosial yang tumbuh 82,3%, belanja barang yang tumbuh 24%, dan belanja modal yang tumbuh 6,2%. Masyarakat dan UMKM/dunia usaha, diharapkan merasakan manfaat APBN 2020 hingga ekonomi bisa pulih kembali. Tentunya hasil APBN 2020 tersebut juga tidak lepas dari dikontribusi pembiayaan yaitu utang pemeritah.

Penulis berpendapat bahwa pemerintah telah melakukan kebijakan yang benar yaitu dengan melakukan utang. Bahwa setiap rupiah utang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang seperti membangun infrastruktur, membiayai pendidikan dan Kesehatan. Usaha-usaha tersebut dalam jangka panjang akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi mendatang.

Utang tersebut menjadi landasan pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bertujuan agar tidak kehilangan peluang atau kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang melejit setelah pandemi ini berakhir.

Baca Juga  Masjid di Sumut akan jadi Peserta BPJamsostek

Idealnya memang pengeluaran didanai dari pendapatan negara, tetapi pendapatan tersebut belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut sehingga menimbulkan defisit yang harus ditutupi melalui pembiayaan/utang. Utang tersebut aman apabila digunakan untuk belanja produktif.

Kebijakan fiskal ekspansif (utang pemerintah) ini perlu didukung apabila digunakan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Investasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomi yang besar di masa depan. (Asarpua)

Penulis: Nelly Panca Ulina Damanik, Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN